Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memimpin jalannya Hari Otonomi Daerah ke-29. Foto : Irfan / Prokutim.
SANGATTA – Dalam suasana pagi yang cerah di Lapangan Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim) semangat otonomi daerah (Otda) kembali digaungkan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman, Jumat (25/4/2025) pagi. Momen ini tak sekadar seremonial, melainkan momentum strategis untuk merefleksikan kembali arah pembangunan Indonesia ke depan, khususnya dari perspektif hubungan pusat dan daerah yang semakin sinergis.
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dibacakan oleh Bupati, tersampaikan pesan kuat tentang pentingnya harmonisasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tema nasional tahun ini, “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” dipilih bukan tanpa alasan. Tema ini mengandung semangat membangun kepercayaan dan kesetaraan antara dua entitas utama dalam tata kelola negara: pusat sebagai pengarah kebijakan strategis dan daerah sebagai ujung tombak implementasi.
Mendagri Tito menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, hingga warga biasa. Mereka adalah bagian dari kekuatan kolektif yang menopang pelaksanaan otonomi daerah selama hampir tiga dekade terakhir.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak ini menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya dalam naskah resmi.
Peringatan ini tak hanya diikuti oleh jajaran Pemkab Kutim, tetapi juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat, aparatur sipil negara, dan tokoh lintas sektor. Hadir pula para pelajar, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah. Partisipasi lintas sektor inilah yang mencerminkan makna sesungguhnya dari otonomi daerah. Yakni pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang bekerja berdampingan dengan negara pusat demi satu tujuan, Indonesia yang sejahtera.
Penerapan otonomi daerah sejak digulirkan pascareformasi telah menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Di sisi lain, otonomi juga menjadi instrumen politik untuk memperkuat integrasi nasional, menjaga keberagaman, dan menciptakan daya saing di tingkat lokal.
“Otonomi daerah bukan sekadar transfer kewenangan, tetapi juga tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik,” tegas Tito.
Isu otonomi daerah semakin krusial di tengah berbagai tantangan global dan domestik, mulai dari perubahan iklim, krisis pangan, hingga ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Dalam konteks Kutim yang kaya akan sumber daya alam, kebijakan otonomi menjadi jalan tengah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Upacara yang digelar di Sangatta ini pun menjadi simbol bahwa daerah-daerah penyangga pembangunan nasional punya peran sentral menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Mendagri menguraikan sejumlah kebijakan prioritas. Mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kesemua itu, ujarnya, menuntut kesatuan visi dan penguatan kapasitas daerah. Pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas SDM aparatur, memperkuat tata kelola keuangan, serta mempercepat reformasi birokrasi berbasis digital.
Tujuan besar dari semua upaya ini adalah menciptakan pemerintahan yang adaptif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di akhir amanatnya, Tito berharap Hari Otonomi Daerah ke-29 menjadi titik balik untuk merevitalisasi semangat kebangsaan, memperkuat pelayanan publik, serta menegaskan peran daerah sebagai aktor utama pembangunan bangsa.
“Selamat Hari Otonomi Daerah ke-29, semoga kita dapat terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah tantangan yang ada,” tutupnya.
Peringatan ini bukan hanya tentang mengenang perjalanan kebijakan otonomi, melainkan juga tentang merancang masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan, menyulam mimpi besar Indonesia Emas 2045 dengan benang kerja nyata. (kopi13/kopi3)
