BALIKPAPAN –Dari jantung ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim), gemuruh Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 mengalun dari Kota Balikpapan, Jumat, (25/4/2025) pagi. Balikpapan, yang akrab dijuluki Kota Minyak, resmi ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai tuan rumah peringatan nasional Hari Otda tahun ini. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, kota ini dinilai berhasil mencerminkan praktik pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional, terlebih sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mengusung tema “Sinergitas Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” peringatan ini menjadi titik refleksi atas 29 tahun perjalanan otonomi daerah sejak diberlakukan tahun 1999. Kini, dalam langkah serentak menuju cita-cita Indonesia Emas, sinergi antarpemerintah, pusat maupun daerah, kembali diuji dan diperkuat.
Kementerian Dalam Negeri menilai Balikpapan telah menunjukkan komitmen kuat dalam inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Infrastruktur kota yang berkembang pesat, konektivitas antarmoda yang solid. Serta kapasitas penyelenggaraan kegiatan berskala nasional menjadikan kota ini pilihan logis dan strategis. Namun demikian, meski ditunjuk sebagai tuan rumah, seluruh pelaksanaan kegiatan tetap dalam koordinasi penuh Kemendagri guna menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional.
Hari Otda 2025 diperingati secara sederhana namun substansial. Mengacu pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, kegiatan utama difokuskan pada upacara nasional yang digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome mulai pukul 08.30 WITA. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memimpin jalannya seremoni yang juga diikuti serentak oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia secara daring.
Hal yang menjadi sorotan dalam upacara adalah pemberian penghargaan kepada 23 kepala daerah berprestasi berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas capaian daerah dalam mengelola pembangunan, keuangan, dan pelayanan publik.
Setelah prosesi upacara, para tamu undangan dijadwalkan mengikuti serangkaian kegiatan kunjungan lapangan ke berbagai titik pelayanan publik. Di antaranya, pameran UMKM lokal yang menampilkan produk unggulan dari berbagai daerah, layanan kesehatan gratis untuk masyarakat, serta program makan bergizi gratis (MBG) sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kunjungan ke RSUD Kanujoso Djatiwibowo juga diagendakan sebagai bagian dari evaluasi dan promosi model pelayanan kesehatan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebanyak 23 kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota hadir dalam seremoni puncak. Dari Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Bupati H Ardiansyah Sulaiman mendelegasikan kehadirannya kepada Wakil Bupati H Mahyunadi.
Kehadiran para pemimpin daerah ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga menjadi ajang kolaborasi lintas daerah. Tak sedikit dari mereka yang memanfaatkan forum ini untuk menjalin komunikasi strategis, saling tukar ide, dan memperkenalkan inovasi kebijakan dari daerah masing-masing.
Sejak diberlakukan secara resmi pada 25 April 1999, otonomi daerah telah menjadi kerangka utama dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dalam praktiknya, otonomi memberi ruang bagi daerah untuk mengelola potensi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Namun, tantangan tetap ada. Dari disparitas fiskal hingga kesenjangan kapasitas SDM, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, Hari Otda ke-29 ini bukan hanya seremoni tahunan, melainkan panggilan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, demi mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global pada 2045.
Itu Momen peringatan ini membawa pesan penting, bahwa visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai dengan kerja sama harmonis antara pusat dan daerah. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, setiap entitas pemerintahan daerah adalah simpul penting dalam jaring pembangunan nasional. (kopi3)
