Masyarakat menyiapkan berkas perubahan data kependudukan di Disdukcapil Kutim. Foto: Dicky Disdukcapil Kutim
SAMGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) secara terbuka menegaskan komitmen mereka terhadap transparansi dan perbaikan kualitas layanan publik. Kunci dari komitmen ini adalah pengaktifan dan penekanan pada tiga kanal pengaduan resmi yang wajib dimanfaatkan masyarakat. Pesannya jelas, Dukcapil siap menerima kritik dan koreksi.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kutim, M Syarif, menyatakan bahwa tingginya volume layanan yang masuk terutama permohonan perubahan data yang mencapai 30 hingga 45 persen dari total pelayanan menjadikan sistem koreksi data sangat vital. Permintaan perubahan data ini meliputi penyesuaian status, pendidikan, hingga perbaikan nama yang berbeda antar dokumen.
“Keluhan itu adalah bagian dari sistem layanan yang inklusif. Kami tidak alergi, bahkan kami berharap masyarakat memanfaatkan kanal-kanal ini jika ada kesalahan atau kendala,” tegas Syarif, menunjukkan bahwa pengaduan adalah mekanisme umpan balik yang dihargai.
Untuk menghindari keluhan yang tidak tertangani atau menyebar di kanal yang tidak resmi, Disdukcapil Kutim telah memusatkan pengaduan pada tiga jalur utama yang terjamin akan ditindaklanjuti. Warga diimbau untuk menggunakan salah satu jalur berikut jika menemukan kekeliruan, mulai dari kesalahan ketik di KTP hingga hambatan proses yakni pertama, fitur sanggah/pengaduan di Aplikasi Siap Kawal. Ini adalah mekanisme tercepat, terutama bagi pengguna layanan digital. Jika Anda menemukan kesalahan pada dokumen yang baru Anda terima (misalnya, e-KK), fitur ini memungkinkan Anda mengajukan koreksi langsung pada sistem.
Kedua, Call Center (WhatsApp atau Telepon). Jalur komunikasi langsung ini berfungsi untuk memberikan respons cepat. Ini ideal untuk pertanyaan prosedur yang rumit atau melaporkan kendala teknis yang memerlukan intervensi segera dari petugas.
Ketiga, SP4N Lapor! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional). Saluran ini merupakan jalur formal dan terpusat. Menggunakan platform ini memastikan laporan Anda tercatat dalam sistem nasional dan memiliki mekanisme pemantauan status yang jelas. Ini menjamin akuntabilitas karena penyelesaian aduan terikat pada standar waktu yang ditentukan pemerintah.
Disdukcapil Kutim menyadari bahwa layanan yang cepat (standar 1-2 jam) harus sejalan dengan layanan yang akurat. Dengan mengoptimalkan kanal-kanal ini, Pemerintah Daerah bertekad memastikan bahwa setiap dokumen yang terbit adalah data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Jangan ragu, suara Anda adalah bagian dari perbaikan layanan Disdukcapil Kutim.(kopi5/kopi13)
