Momen diskusi Tim Banggar DPRD Kaltim dengan Pemkab Kutim terkait arah pembangunan. Foto: Bella/Dewi Pro Kutim
SANGATTA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Rabu (4/2/2026) di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta APBD Tahun Anggaran 2027.
Kunjungan tersebut diikuti oleh Anggota Banggar DPRD Kaltim mulai Muhammad Darlis Pattalongi, Arfan, dan Agusriansyah Ridwan, dan diterima oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim Noviari Noor, didampingi sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait.
Forum ini pun menjadi ruang strategis untuk memastikan keselarasan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menjamin efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Noviari Noor menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam mendukung program prioritas Gubernur Kaltim, khususnya di sektor pelayanan dasar. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Banggar DPRD Kaltim serta menekankan komitmen Pemkab Kutim untuk terus berkolaborasi dalam menyelaraskan program daerah, provinsi, hingga nasional.
“Kami sangat menyambut baik kehadiran bapak-bapak dari DPRD provinsi. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam pelaksanaan APBD agar senantiasa bersinergi demi kemajuan Kaltim, khususnya Kabupaten Kutim,” ujar Noviari.
Salah satu fokus utama pertemuan adalah penguatan sektor kesehatan sebagai bagian dari layanan dasar masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim Triana, memaparkan capaian sekaligus tantangan yang masih dihadapi daerah.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Kutim telah membangun dua rumah sakit daerah di Kecamatan Muara Bengkal dan Sangkulirang guna menjangkau wilayah pedalaman dan pesisir. Selain itu, pembangunan rumah sakit di Kecamatan Wahau telah memasuki tahap persiapan lahan.
“Lahan seluas sekitar 7 hektare telah siap, bersertifikat, dan dibersihkan. Kami mengusulkan anggaran sekitar Rp 50 miliar untuk pembangunan fisik pada 2027, karena wilayah ini masih sangat membutuhkan layanan kesehatan rujukan,” jelas Triana.
Terkait tantangan, ia mengungkapkan keterbatasan tenaga medis, khususnya dokter spesialis di Rumah Sakit Muara Bengkal akibat adanya pengunduran diri sejumlah tenaga kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinkes Kutim telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Kaltim melalui mekanisme rekrutmen tenaga kesehatan.
Selain itu, keterbatasan ruang rawat inap di Rumah Sakit Sangkulirang juga menjadi perhatian, mengingat rumah sakit tersebut melayani wilayah pesisir seperti Sandaran, Karangan, Kaubun, dan Kaliorang. Pengembangan fasilitas rawat inap terus didorong guna meningkatkan akses dan kualitas layanan.
Dalam kesempatan tersebut, Triana juga melaporkan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kutim yang telah melampaui 100 persen, yakni sebesar 100,6 persen. Atas capaian tersebut, Pemkab Kutim menerima penghargaan dari pemerintah pusat.
“Capaian UHC ini menjadi modal penting dalam penguatan pelayanan kesehatan. Namun, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan tetap harus terus ditingkatkan agar layanan benar-benar merata dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi bagian penting dari program unggulan provinsi, salah satunya melalui program Gratispol Kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menyasar rumah sakit provinsi, tetapi juga mendorong pemenuhan layanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota, terutama dalam pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Diskusi kita hari ini penting, apakah rumah sakit daerah juga menjadi bagian dari implementasi Gratispol Kesehatan. Intinya, kita ingin memastikan seluruh daerah terpenuhi akses kesehatannya,” kata Agusriansyah.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi sejak awal dalam proses perencanaan dan penganggaran agar program prioritas, termasuk di bidang kesehatan, dapat diakomodasi secara optimal dalam APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
Senada, Anggota Banggar DPRD Kaltim lainnya yakni Muhammad Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengar langsung kebutuhan dan prioritas daerah menjelang penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
“Kerja sama dan kolaborasi hanya dapat berjalan efektif jika didukung komunikasi yang baik. Karena itu kami hadir langsung untuk mendengar dan menyerap aspirasi daerah, agar kebijakan anggaran ke depan dapat disusun secara lebih sinergis,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dinamika kebijakan anggaran pemerintah pusat yang berpotensi berdampak pada fiskal daerah, sehingga menuntut perencanaan yang lebih matang dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Berikutnya Anggota Banggar lainnya, Arfan, menutup dengan menekankan pentingnya penyampaian informasi secara tertulis dan berbasis data agar tidak terlewat dalam proses perencanaan. Ia juga menyampaikan tengah memperjuangkan alokasi anggaran pusat (APBN) untuk Kutim dan meminta dukungan data teknis dari pemerintah daerah guna memperkuat usulan tersebut.
Pertemuan ini mempertegas komitmen bersama Pemkab Kutim dan DPRD Kaltim untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya dalam pemenuhan layanan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat, termasuk di wilayah pedalaman dan pesisir. (kopi12/kopi13/kopi3)
