Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat diwawancarai usai menghadiri pelepesan Taruna-Taruni SMKN 2 Sangatta Utara.Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus membuktikan daya saingnya di tingkat nasional meskipun masih dibayangi keterbatasan sarana dan prasarana. Di tengah seremoni kelulusan 355 taruna-taruni SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Selasa (5/5/2026), persoalan degradasi bangunan sekolah menjadi sorotan utama yang memerlukan penanganan lintas sektoral.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengapresiasi capaian para lulusan Angkatan IX dan X yang dinilai kompetitif. Sejumlah siswa tercatat telah diterima di berbagai perguruan tinggi negeri serta meraih penghargaan prestisius. Salah satu capaian yang menonjol adalah keberhasilan siswa sekolah tersebut memenangi kompetisi nasional dengan hadiah utama berupa unit mobil.
“Sebanyak 355 siswa dinyatakan lulus, dan ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti nyata kualitas dan daya saing lulusan kita yang mampu berbicara banyak di tingkat nasional,” ujar Mahyunadi usai menghadiri prosesi pelepasan siswa .
Meski menorehkan prestasi gemilang, kondisi fisik sekolah justru berbanding terbalik. Mahyunadi mengungkapkan, sejumlah bangunan di lingkungan SMK Negeri 2 Sangatta Utara mulai mengalami kerusakan struktural, seperti dinding yang retak dan penurunan kualitas fondasi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan serta keamanan proses belajar mengajar.
Mahyunadi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap realitas tersebut. Ia menilai, kualitas pendidikan yang baik harus ditopang oleh fasilitas yang memadai agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal.
“Ada beberapa bangunan yang sudah rapuh dan perlu segera diperbaiki. Ini menjadi perhatian penting agar standar kualitas pendidikan kita tetap terjaga,” tuturnya tegas.
Persoalan klasik mengenai keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam upaya rehabilitasi bangunan sekolah menengah kejuruan. Sebagai informasi, kewenangan pengelolaan SMK berada di tingkat pemerintah provinsi, namun dampak sosial dan kebutuhan lapangannya bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Mahyunadi mendorong adanya sinergi penganggaran yang lebih proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Sinkronisasi kebijakan anggaran diperlukan agar alokasi dana pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan, terutama bagi sekolah kejuruan yang memiliki peran strategis mencetak tenaga kerja siap pakai.
“Kita ingin lulusan SMK tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga didukung oleh fasilitas yang layak. Ini adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah,” kata Mahyunadi menambahkan.
Kegiatan pelepasan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pendidik serta orangtua siswa. Di satu sisi, momentum ini menjadi perayaan atas keberhasilan akademik siswa, namun di sisi lain menjadi pengingat bagi para pemangku kepentingan untuk segera membenahi infrastruktur pendidikan vokasi demi keberlanjutan prestasi di masa depan.(kopi15/kopi13)
