Wakil Bupati Kutim Mahyunadi hadir dalam peluncuran program pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil perbatasan kepulauan (DTPK) di Desa Susuk Tengah.Foto: Dewi/Pro Kutim
SANDARAN – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan ganda dalam mengelola pelayanan public yaitu penurunan drastis pendapatan daerah dan hambatan geografis yang mencolok. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merosot hingga 50 persen, prioritas terhadap layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil diklaim tidak akan surut.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi saat meluncurkan program Dinas Kesehatan (Dinkes) yaitu pelayanan kesehatan bergerak di daerah terpencil perbatasan kepulauan (DTPK) dan layanan Iva Test gratis di Desa Susuk Tengah, Kecamatan Sandaran, Rabu (7/5/2026). Program ini menjadi salah satu dari 50 program unggulan daerah yang bertujuan mendekatkan layanan medis kepada warga pesisir melalui konsep “jemput bola”.
Kondisi fiskal Kutim saat ini tengah mengalami kontraksi signifikan. APBD yang sebelumnya melampaui angka Rp 10 triliun kini menyusut menjadi sekitar Rp 5 triliun. Penurunan ini berdampak pada banyak sektor, namun Mahyunadi memastikan sektor kesehatan tetap menjadi perlindungan terakhir (safety net) bagi masyarakat.
“Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Walaupun kondisi anggaran mengalami penurunan, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti,” ujar Mahyunadi di hadapan warga dan para pemangku kepentingan.
Selain urusan anggaran, pemerintah daerah kini tengah berupaya mencarikan solusi bagi sekitar 24.000 peserta BPJS Kesehatan yang kepesertaannya dikembalikan kepada pemerintah kabupaten. Langkah ini diambil agar warga tetap terlindungi dan mendapatkan hak medisnya tanpa terhambat urusan administrasi.
Pelayanan kesehatan bergerak yang menyasar sembilan desa di Sandaran ini tidak dapat berdiri sendiri. Mahyunadi menekankan bahwa efektivitas layanan dokter spesialis sangat bergantung pada konektivitas wilayah. Saat ini, akses jalan menuju Sandaran masih menjadi kendala utama dalam distribusi layanan publik.
Oleh karena itu, pemerintah daerah menargetkan percepatan pembangunan jalan menuju Kecamatan Sandaran dan wilayah Ujung. Tahap pertama pembangunan dimulai pada tahun ini dan direncanakan rampung sepenuhnya pada 2027.
“Dengan akses jalan yang baik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar masyarakat akan lebih mudah dijangkau,” kata Mahyunadi.
Peluncuran program ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kutim Siti Robiah Ardiansyah dan Sekretaris Dinas Kesehatan Triana Nur. Kehadiran berbagai elemen, mulai dari TNI-Polri hingga para kepala desa dari Desa Manubar Dalam hingga Tadoan, menunjukkan adanya sinergi lintas sektoral untuk menangani isu kesehatan di wilayah terluar.
Ketua RSUD Sangkulirang beserta tim dokter spesialis diterjunkan langsung untuk memberikan pemeriksaan Iva Test sebagai upaya deteksi dini kanker serviks—serta layanan kesehatan umum lainnya. Bagi warga di pelosok Sandaran, kehadiran tim medis ini menjadi solusi sementara yang krusial sebelum akses infrastruktur darat benar-benar tersambung sepenuhnya.
Pemerintah Kabupaten Kutim berharap, melalui penguatan layanan kesehatan bergerak ini, derajat kesehatan masyarakat di wilayah pesisir dapat meningkat, sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas hidup antara wilayah perkotaan dan perdesaan.(kopi10/kopi13)
