Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito.Foto: Bahtiar/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah memacu langkah untuk mewujudkan program “Sekolah Rakyat”, sebuah inisiatif sosial-pendidikan yang direncanakan menjadi pilar baru bagi masyarakat rentan. Hingga Kamis (7/5/2026), proyek yang diinisiasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) ini telah memasuki babak krusial, yakni penentuan lahan dan kajian teknis pembangunan.
Ditemui Pro Kutim di ruang kerjanya, Kepala Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito memaparkan progres signifikan dari proyek tersebut. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan tindak lanjut dari mandat Kementerian Sosial RI yang dilayangkan sejak Maret 2025. Restu dari Bupati Kutim pun telah mengantongi lampu hijau agar gagasan ini segera membumi di “Tuah Bumi Untung Benua”.
Mengingat kompleksitasnya, pembangunan Sekolah Rakyat tidak dikerjakan secara sektoral. Sebuah tim terpadu telah dibentuk dengan melibatkan lintas Perangkat Daerah (PD), mulai dari Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum (PU), Perkim, Badan Pertanahan, hingga BPKAD dan Dinas Sosial sebagai motor penggerak.
“Kami bergerak cepat merumuskan langkah-langkah strategis. Fokus utama pada tahap awal adalah memastikan lahan yang representatif dan sah secara hukum untuk didirikannya bangunan sekolah tersebut,” ujar Ernata.
Ditambahkan Ernata, ada dua lokasi sempat menjadi kandidat kuat, yakni kawasan di Jalan Guru Besar dan Jalan Simono.
“Namun, setelah melalui pertimbangan matang mengenai aksesibilitas, kelayakan lingkungan, dan proyeksi pengembangan wilayah, pilihan akhirnya jatuh pada lahan di Jalan Simono,” tegasnya.
Kepastian lokasi di Jalan Simono ini membawa proyek ke level koordinasi yang lebih tinggi. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perwakilan Kalimantan Timur telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi tersebut.
Peninjauan ini menjadi kunci bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kajian teknis dan menentukan langkah-langkah konstruksi yang sesuai dengan standar nasional. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutim berada dalam posisi menanti hasil kajian mendalam dari tim teknis tersebut.
“Sampai saat ini, seluruh tahapan administratif dan penyiapan lokasi sudah rampung. Kami sudah bersurat ke Kementerian Sosial dan telah ditinjau langsung oleh PUPR. Sekarang, kami menunggu rekomendasi teknis untuk memulai pembangunan fisik,” tutup Ernata.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjadi lebih dari sekadar lembaga pendidikan formal. Program ini diharapkan mampu memberikan fasilitas asrama dan pengasuhan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu maupun yatim piatu. Dengan konsep pengasuhan terpadu, anak-anak tersebut tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga jaminan konsumsi dan tempat tinggal yang layak.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kutim nantinya akan menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan solusi nyata bagi ketimpangan akses pendidikan. Kini, di atas lahan Simono, harapan akan pendidikan yang lebih inklusif itu mulai diletakkan, menunggu hasil kajian untuk segera diwujudkan menjadi bangunan nyata.(kopi7/kopi13/kopi3)
