Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim Heri Purwanto saat memberikan keterangan pers. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus berupaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya.
Berdasarkan data terbaru per hari ini, tercatat sebanyak 10.112 anak masuk dalam kategori ATS di Kutim. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdikbud Kutim, Heri Purwanto, menjelaskan bahwa dari total data tersebut, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap 5.531 data, sementara 4.579 lainnya masih dalam proses verifikasi. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah bukan hanya pada validasi data, melainkan pada aksi nyata di lapangan.
“Yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan mereka ke sekolah, baik melalui jalur formal maupun non-formal seperti paket A, B, dan C,” ujar Heri dalam keterangan pers di Ruang Rapat Disdikbud Kutim, Selasa (12/5/2026).
Untuk mempercepat penanganan ini, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk melakukan aksi “jemput bola”.
“Langkah ini juga mencakup pembukaan kelompok belajar di daerah-daerah yang jauh dari akses PKBM, seperti Sandaran, Kaliorang, dan Kaubun,” tambahnya.
Heri juga mengungkapkan adanya temuan sekitar 2.000 data ATS yang tidak ditemukan di lapangan setelah dilakukan pemadanan dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Salah satu contohnya terjadi di Desa Sukarahmat, di mana dari 161 data ATS, sebanyak 108 di antaranya tidak ditemukan keberadaannya saat diverifikasi langsung.
“Data-data yang tidak ditemukan ini sudah kami sampaikan ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemdikdasmen RI dan dikoordinasikan dengan Dirjen Adminduk agar tidak menjadi beban statistik bagi Kutai Timur,” tegasnya.
Selanjutnya, program penanganan ATS ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda, DPMDes, Disdukcapil, Dinas Sosial, hingga organisasi profesi dan PKK. Selain memberikan pendidikan setara, anak-anak tersebut juga akan dibekali keterampilan wirausaha guna menumbuhkan UMKM baru di Kutai Timur.
Heri berharap, koordinasi yang solid antar instansi ini dapat membuahkan hasil signifikan pada akhir tahun, sehingga angka ATS di Kutim menurun dan layanan pendidikan dapat terserap secara merata dan berkualitas oleh seluruh lapisan masyarakat.(kopi13/kopi3)
