Pemkab Kutim bersama jajaran Forkopimda Kutim menghadiri zoom meeting inflasi dan antikorupsi.Foto: Habibah/Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menghadiri agenda nasional secara virtual guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendukung peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK). Kegiatan yang digelar melalui radiogram zoom meeting ini berlangsung di Ruang Zoom Meeting Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Kominfo Staper) Kutim, Senin (11/5/2026) pagi.
Acara tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat. Selain dihadiri Bupati, tampak hadir jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah terkait.
Usai pertemuan tersebut, Bupati Ardiansyah memaparkan capaian pengendalian inflasi di Kutim sepanjang semester pertama tahun 2026.
“Sejak Januari hingga awal Mei, berbagai langkah konkret telah dijalankan, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) untuk bahan pokok serta LPG 3 kilogram,” sebutnya.
Selanjutnya, Pemkab Kutim juga secara rutin melakukan monitoring harga dan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, SPBU, hingga agen penyedia kebutuhan pokok, terutama menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah lalu. Kolaborasi dengan Bank Indonesia dalam ajang Kaltim Halal Festival (KALAFEST) 2026 juga menjadi bukti keseriusan daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan melibatkan langsung petani dan peternak lokal.
Untuk menjaga keberlanjutan stabilitas pangan, TPID Kutim tengah menyiapkan program unggulan bernama WARTEK (Warung Tekan Inflasi) dan SULING (Subuh Keliling). Program ini akan memanfaatkan mobil inflasi milik Dinas Ketahanan Pangan untuk mendistribusikan sembako dengan harga di bawah pasar secara terjadwal di berbagai titik wilayah.
Selain itu, langkah taktis lainnya yang sedang diproses adalah Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil (champion) untuk menjamin ketersediaan komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, dan telur ayam. Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut guna memangkas biaya distribusi logistik.
Di sisi lain, dalam agenda nasional yang sama, KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen resmi meluncurkan bahan ajar Pendidikan Antikorupsi untuk seluruh jenjang sekolah. Pemkab Kutim memberikan dukungan penuh terhadap implementasi panduan ini di sekolah-sekolah.
“Kami berkomitmen mendukung penuh pengendalian inflasi sekaligus penguatan karakter generasi muda melalui pendidikan antikorupsi. Ini adalah bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegas Bupati Ardiansyah menutup arahannya.(kopi10/kopi13/kopi3)
