Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Sekretaris Daerah Rizali Hadi dan Ketua DPRD Kutim Jimmi saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 di Balikpapan. Foto: Vian Prokutim
BALIKPAPAN – Tegas ! Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) tidak bisa hanya digantungkan pada lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun inspektorat daerah. Menurutnya, misi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih adalah pekerjaan kolektif yang harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya KPK, BPK, BPKP, kepala daerah atau inspektorat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 di Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
Rakor tersebut menghadirkan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, sejumlah deputi KPK, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, para bupati dan wali kota, ketua DPRD, serta inspektorat daerah se-Kaltim. Forum ini menjadi ruang koordinasi sekaligus konsolidasi dalam memperkuat langkah pencegahan dan penindakan korupsi di daerah.
Isu pemberantasan korupsi menjadi ujian bagi kepemimpinan daerah dalam memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. (kopi4/kopi3)
