Beranda Humas Kutim Dialog Publik Menakar Kemajuan Kutim – Bahas Indokator Inovasi, Defisit Hingga Agribisnis

Dialog Publik Menakar Kemajuan Kutim – Bahas Indokator Inovasi, Defisit Hingga Agribisnis

64 views
0

DISKUSI: 4 narasumber berbagi panggung membedah dalam tematik “Menakar Kemajuan Kutim Berjaya” gelaran PA GMNI Kutim. (Foto: Irfan Humas)

SANGATTA-Sejumlah catatan penting mencuat dalam Dialog Publik gawean Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil tema ‘Menakar Kemajuan Kutim Berjaya” yang berfokus dalam sudah sejauh mana perjalanan Kutim selama 20 tahun. Kegiatan ini pun menghadirkan narasumber kompeten dalam bidangnya diantaranya Ketua DPD PAN Kutim Bakri Hadi, Anggota DPRD Kutim Fraksi PDIP Faizal Rahman, Anggota DPRD Kutim Fraksi PPP Uce Prasetyo, dan mantan birokrat dan tokoh masyarakat Ordiansyah. Diskusi berjalan selama 4 jam itu terbagi menjadi dua sesi dipusatkan di markas GMNI Kutim di Gang Setiah Menanti, Jalan Sepakat, Selasa (22/10/2019) disaksikan para undangan mulai dari masyarakat hingga mahasiswa perguruan tinggi di Kutim.

Dipandu mederator perwakilan dari anggota GMNI, 4 narasumber berbagi pandangan sesuai dengan topik yang diangkat. Dimulai dari mantan birokrat dan tokoh masyarakat Ordiansyah yang menyatakan jika keberhasilan indikator inovasi pemerintah dapat berjalan ada tiga aspek yaitu jika mampu menjalankan peran birokrasi dengan baik lewat eksekusi dan evaluasi, pengelolaan keuangan daerah, dan disparitas (perbedaan) pembangunan harus merata.

“Birokrasi intinya harus jelas diterapkan mengorganisasi secara teratur sesuatu melalui sebuah sistem guna mencapai tujuan tertentu, jika tidak mengganggu program pemerintah daerah dalam menyelesaikan program kerja. Selanjutnya dalam pengelola keuangan daerah menghadapi badai defisit keuangan harus diterima secara realistis, mungkin saja ada tata kelola dari keuangan kita kurang baik jadi mendapat teguran dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya disparitas (perbedaan) pembangunan di Kutim bisa di cek ke Bappeda berapa persentase pembangunan infrastruktur dasar di 18 kecamatan apakah sudah merata? untuk itu perlu merendahkan disparitas dan lebih mewujudkan komitmen menyetarakan pembangunan di seluruh kecamatan,” papar Ordi.

Anggota DPRD Kutim Fraksi PPP Uce Prasetyo menyoroti bagaimana kita jangan terlalu terlena dengan kemauan yang besar tetapi kemampuan keuangan daerah tidak cukup salah satunya membangun fasilitas Bandara Sangkima.

“Perlu konsolidasi kapam ngerem kapan ngegas. Keperluan bandara sementara waktu gunakan dulu Bandara PT KPC. Tidak hnanya itu akses Sangatta ke Samarinda cukup mudah kini sudah ada Bandara APT Pranoto Samarinda yang bisa digunakan sebagai penerbangan sipil. Membangun bandara ini memerlukan dana triliunan. Lebih baik kita fokuskan dulu APBD ke infrastruktur dasar dan manfaatkan sebesar-besarnya penggunaan dana APBN dari pusat untuk daerah,” tuturnya.

Ketua DPD PAN Kutim Bakri Hadi pun turut memberikan komentar terkait penyusunan APBD bukan lagi menjadi rahasia, bahkan telah menjadi konsumsi publik. Namun untuk mengetahuinya warga ataupun mahasiswa tidak boleh asal jiplak.

“Ketika ingin melihat ya perlu data dan referensi mengukur indeks pembangunan tujuannya APBD yang sudah dituangkan melalui Peraturan Daerah, maka publik selayaknya harus tahu pos-pos anggaran yang tertera dalam APBD tersebut, agar masyarakat sendiri bisa mengontrolnya, termasuk sumber dana lain yang terkait dengan pelayanan publik,” ujarnya.

Anggota DPRD Kutim Fraksi PDIP Faizal Rahman lebih memberikan usulan terkait bagaimana melanjutkan percepatan pelayanan yang diwariskan Bupati Kutim pertama yaitu Awang Faroek Ishak di sektor Agribisnis. Kini Kutim sudah masuk di usia 20 tahun namun pemasukan PPN dari minyak sawit mentah (CPO) belum memuaskan.

“Ada 500 perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kutim, namun setoran PPN minyak sawit setahun yang masuk ke kas Pemkab Kutim hanya Rp 38 Miliar per tahun. Ada ide dari Gubernur Isran Noor menaikkan pajak 2,5 persen jika ditotal bisa mencapai Rp 2,4 Triliun. Jika ini diterapkan regulasinya bisa menjadi gebrakan Kutim,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PA GMNI Kutim Aleks Bhajo berharap dari gelaran diskusi publik ini lebih melihat refleksi Kutim 20 tahun apa yang sudah dirasakan masyarakat.

“Lewat diskusi ilmiah ini, kami harap undangan bisa memahami dan mengerti dinamika yang terjadi di Kutim,” tutupnya. (hms13)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here