Beranda Pemerintahan Hak Guru di 2019 Direalisasikan – Sisa 4 Bulan Insentif Pengajar TK2D...

Hak Guru di 2019 Direalisasikan – Sisa 4 Bulan Insentif Pengajar TK2D Dianggarkan di 2020

450 views
0

Saat Kadisdik Roma Malau menyampaikan laporannya.(Foto: Jani Humas)

SANGATTA – Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur (Disdik Kutim) Roma Malau melaporkan beberapa hal terkait keuangan telah terealisasi, namun beberapa kendala di sekolah mengalami keterbatasan sarana dan prasaran (Sapras) sekolah menjadi pekerjaan rumah (PR) kedepan. Hal itu diungkapkan saat mengikuti rapat coffee morning, Ruang Meranti, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Selasa (31/12/2019).

Dijelaskan Kepala Disdik mengenai hak-hak guru sudah terealisasi baik dari APBN ataupun APBD. Kabar baiknya lagi dari insentif, tunjangan guru, tunjangan khusus dan dana bos diakhir 2019 ini telah terealisasi semua. Terkecuali insentif guru TK2D selama 4 bulan akan dibayarkan ditahun 2020.

“Untuk guru, kami sangat membutuhkan sekitar 520 orang (sesuai data Disdik) yang belum terangkat berjenjang 1, 2 tahun dan ada pula yang 5 tahun di daerah Busang dan Sandaran,” kata Roma disaksikan Wabup Kasmidi Bulang, Sekretaris Kabupaten Irawansyah beserta jajaran ASN esselon 4,3 dan 2.

Lanjut, Roma berharap adanya pengangkatan guru-guru itu berdasarkan kebutuhan dari sekolah-sekolah dan tingkat pertumbuhan penduduk meningkat, semua itu berpengaruh pada jumlah siswa yang bersekolah. Besar harapan ia untuk mengajukan para guru itu ke BKPP Kutim, agar terangkat menjadi TK2D.

“Terlebih mengenai peningkatan akreditas sekolah, bermasalah pada sarana dan prasarana seperti kurangnya kelas belajar hingga fasilitas untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK),” ungkap Roma.

Sementara itu, Bupati Kutim H Ismunandar menanggapi persoalan tersebut, menyampaikan itu menjadi kinerja yang cukup positif. Namun, untuk guru-guru didaerah terpencil harus diutamakan, terpenting lagi disertai rekomendasi dari Camat.

“Mengenai UNBK untuk disekolah-sekolah, saya membaca dari keputusan kementerian itu, diperbolehkan berbasis IT boleh pula manual (ujian mengisi lembaran kertas). Maksud saya kalau memang sudah punya (Alat UNBK) tidak apa, namun (ada sekolah) yang mau ujian dipaksa menumpang, jangan-jangan (dihawatirkan) Gaptek,” kata Ismu sapaan akrab Bupati.

Ismu menerangkan berlaku bijak dalam melihat situasi sekolah dan anak-anak sekolah. Sebab melalui aturan pula masih diperbolehkan. Ia menegaskan jika semua sekolah didorong untuk mengikuti UNBK ditakutkan menjadi jeblok atau gagal. Karena siswa-siswi bisa jadi baru menyentuh teknologi tersebut.

“Tetap kita memberikan kebijakan sesuai arahan kementerian. Jangan dipaksakan apalagi sampai bingung padahal anak tersebut pintar dan mampu, terkecuali sudah memakai android semua,”pungkas Ismu.(hms7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here