Beranda Kutai Timur Mendagri Sebut AJPS Kutim Rp265 M – Seskab: Pemkab Belum Setor Data,...

Mendagri Sebut AJPS Kutim Rp265 M – Seskab: Pemkab Belum Setor Data, Nilai Itu Dari Mana?

668 views
0

Bupati Kutim H Ismunandar, didampingi Sekretaris Kabupaten H Irawansyah, Kepala Itwil Kutim Jasrin, Asisten II H Suroto serta dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepala Kejaksaan Negeri Kutim Setiyowati serta para pimpinan OPD dilingkup Pemkab Kutim di Kantor Diskominfo Kutim (Wak Hedir Pro Kutim) 

SANGATTA – Dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, Senin (15/6/2020), turut diikuti jajaran Pemkab Kutim secara virtual via Konferensi Video ada hal yang mengejutkan banyak pihak. Sebab Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa saat ini ada 10 daerah dikategorikan terbesar, terkait alokasi belanja penanganan ekonomi dampak COVID-19.

“Untuk Alokasi Penanganan Dampak Ekonomi (APDE) tingkat provinsi yang pertama diduduki oleh Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Bali, Banten, Aceh dan Sumatra Utara,” sebut Tito Karnavian saat memberikan pengarahan dalam Rakornas.

Sedangkan untuk Alokasi Jaring Pengamanan Sosial (AJPS) 10 Daerah terbesar se-Indonesia, peringkat pertama diduduki Kabupaten Boyolali Rp 325 miliar, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Rp 265 miliar, Kota Makassar Rp 190 Miliar, Kota Palembang Rp 150 miliar. Kabupaten Bungo Rp 126 miliar, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 124 miliar, Kabupaten Malang Rp 113 miliar, Kota Tanggerang Selatan Rp 111 miliar, Kabupaten Musi Banyu Asin Rp 107 miliar dan Kediri Rp 102 miliar.

Saat mengetahui Kabupaten Kutim menduduki posisi kedua setelah Kabupaten Boyolali terkait alokasi jaring pengaman sosial, sontak membuat jajaran Pemkab terkejut. Sekretaris Kabupaten Kutim H Irawansyah mewakili Bupati bahkan mengaku tidak mengetahui sumber penentuan besaran alokasi anggaran yang disampaikan Kemendagri. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum menyerahkan data ke Kementrian terkait. Apalagi terkait anggaran pemulihan dampak ekonomi.

“Kalau dari kita (Pemkab Kutim) belum ada sampaikan data. Karena jika berkaitan dengan anggara pemulihan ekonomi, kita juga baru melaksanakan rapat. Terutama sumber anggarannya dari mana, kan harus jelas juga,” tegas Irawansyah kepada awak media.

Menurut Irawansyah, berdasarkan perkiraan, untuk anggaran pemulihan ekonomi di Kutim diproyeksikan hanya akan menghabiskan anggaran antara Rp 10 – 15 miliar.

“Jadi tidak sampai Rp 265 miliar,” jelas Irawansyah usai mengikuti rakornas. 

Sebelumnya Rakornas turut diikuti Bupati Kutim H Ismunandar, Kepala Itwil Kutim Jasrin, Asisten II H Suroto serta dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepala Kejaksaan Negeri Kutim Setiyowati serta para pimpinan OPD dilingkupi Pemkap Kutim, menyimak dari ruang Rapat Dinas Kominfo dan Perstik Kutim. 

Rakornas dimulai pukul 09.30 WIB dipimpin Presiden RI Joko Widodo. Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang. Rapat juga dihadiri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, dengan kemeja senada plus peci hitam. Selain itu, rapat dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Negara dan para Kepala Daerah. Rakor ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan laporan dari Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

“Rakornas ini dihadiri 966 peserta dan disiarkan secara langsung oleh TVRI nasional,” kata Yusuf.

Dikatakan Yusuf, Rakornas kali ini mengambil tema “Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pemeriksaan Eksternal dan Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Rakornas ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama diantara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Khususnya terkait pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 dan ekonomi nasional. (hms15/hms3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here