SANGATTA – Kesempatan berjumpa dengan Anggota DPRD Kaltim dari Pansus RP3KP, Kamis (16/10/2020), dimanfaatkan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinkes Kutim Muhammad Yusuf mewalili Kadinkes untuk menyampaikan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Kutim.
Dihadapan Ketua Rombongan DPRD Kaltim Agiel Suwarno, mengawali paparannya, Yusuf menyampaikan bahwa saat ini total terkonfirmasi positid COVID-19 di Kutim sebanyak 698 orang. Dengan angka kesembuhan 462 orang, meninggal 9 orang. Yusuf menambahkan bahwa kluster keluarga saat ini sudah ada sebanyak 67 KK atau 197 orang.
“Dari 698 orang itu, 43 persen tertular ari kontak erat. Disamping itu ada 12 Nakes (Tenaga Kesehatan) juga terkonfirmasi. Selanjut ada 22 Instansi dan 45 perusahaan sebanyak 390 orang),” ungkap Yusuf dihadapan Anggota DPRD Kaltim yang tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Lantas apa permasalahan yang dihadapi Kutim dalam penanganan dan pencegahan COVID-19? Persoalan yang saat ini perlu mendapat perhatian antara lain kasus COVID-19 jangka panjang memerlukan biaya yang besar. Berikutnya memerlukan tenaga yang banyak dan kerjasama optimal. Saat ini yang bisa dimaksimalkan adalah pelaksanaan penerapan Perbup Nomor 32/2020 terkait Protokol Kesehatan. Melalui patroli bersama 50 orang, dimulai setiap jam 8 pagi dan jam 8 malam. Itupun tidak dibarengi dengan biaya operasional.
“Biaya operasional ditiap Kecamatan tidak ada. Kluster keluarga semakin banyak dan masyarakat merasa tidak tenang,” terang Yusuf.
Kemudian persoalan yang tak kalah penting adalah alat swab polymerase chain reaction (PCR) belum dimiliki Kutim. Saat ini hanya memgandalkan TCM (Tes Molekuler Cepat) dengan kemampuan terbatas yaknk hanya 10 orang saja. Sehingga masih ada yang harus dikirim ke Labkes Provinsi Kaltim.
Kepada para wakil rakyat, Yusuf juga menjelaskan apa saja kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang telah dilasanakan di Kutim. Diantaranya penjagaan 24 jam pintu masuk wilayah Kutim, namun saat ini sudah tidak ada. Pelaksanaan pemeriksaan swab bagi karyawan pertambangan dan sub contraktor yang statusnya pelaku perjalanan. Pelaksanaan pemeriksaan bagi kontak erat pasien pasitif virus Corona. Hingga melaksanakan rapat koordinasi rutin Satgas COVID-19 Kutim.
“Melaksanakan disinfektan ditempat-tempat umum, perkantoran, rumah ibadah dan lainnya. Melaksanakan patroli bersama (TNI-POLRI, Satpol PP, BPBD, Dinkes, Organisasi lainnya) tiap jam 8 pagi dan jam 8 malam,” tambah Yusuf.
Setelah mendengar paparan penanganan COVID-19 di Kutim, Agiel Suwarno dari Komisi 1 DPRD Kaltim lantas menilai bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutim sudah bagus.
Agiel sempat pula menanyakan bantuan dari Pemprov Kaltim dalam penanganan COVID-19 di Kutim. Sebagaimana diketahui, anggaran COVID-19 di Pemprov dialokasi cukup besar yakni Rp 500 Miliar. Bersama tim yang hadir Agiel berjanji akan mencarikan solusi membantu Kabupaten/Kota terkait kebutuhan alat swab (PCR).
“Nanti akan kami sampaikan, permasalahan ini ke Pemerintah Provinsi (Kaltim). Mudah-mudahan tiap Kabupten/Kota bisa memiliki alat swab (PCR). Paling tidak disewakan, kalau tidak bisa pengadaan,” tutur Agiel.
Ia berharap, penanganan virua Corona di Kabupaten/Kota di Kaltim bisa didukung. Serta bisa bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Agar angka penularan COVID-19 di Kaltim bisa segera turun. Karena menurutnya akan menjadi masalah baru, kalau tidak didukung bersama-sama.
“Mudah-mudahan kita bisa saling sinergi, saling kerjasama dan kami di legislatif bisa bantu,” tutupnya. (hms15/hms3)
