Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat mengikuti arahan rapat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik yang dipimpin langsung oleh Wapres RI Ma’ruf Amin di Pendopo Odah Etam. Foto: Humas Pemprov Kaltim/Basuki Isnawan Pro Kutim
SAMARINDA – Bupati dan Wali Kota se-Kaltim mengikuti rapat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik yang dipimpin langsung oleh Wapres RI Ma’ruf Amin didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo, Plt Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Gubernur Kaltim Isran Noor di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Selasa (2/11/2021).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman turut hadir dalam rapat kerja pusat bersama daerah ini. Dalam arahannya, Wapres Ma’ruf Amin menekankan tentang peningkatan kualitas pelayanan publik secara inovatif.
“Hal ini wajib menjadi salah satu fokus yang harus dikerjakan pemerintah daerah di bidang reformasi birokrasi. Dia ingin pelayanan publik ke depan harus semakin sederhana dan kompetitif,” tegasnya.
Ma’ruf menegaskan hal ini harus menjadi perhatian bersama pasalnya dinamika masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.
“Penyelenggaraan pelayanan publik ke depan harus semakin sederhana dan kompetitif, seiring dengan perkembangan sekaligus penggunaan teknologi yang semakin masif,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf juga menuturkan jika kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan reformasi birokrasi dan merupakan wujud dari kepuasan masyarakat.
“Untuk itu, diperlukan sinergi antar masyarakat dan pemerintah guna terciptanya kualitas pelayanan yang baik,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan setelah mendapatkan arahan dari Wapres Ma’ruf Amin dirinya akan menjalankan sistem pelayanan publik yang baik melalui sinergitas antara pemerintah dan masyarakat.
“Ini menjadi perhatian saya terutama di Pemkab Kutim. Yang dikatakan Wapres, kami akan jalankan karena memang tujuannya dalam mendorong kualitas pelayanan publik. Tentunya melibatkan dengan peran masyarakat melalui fungsi kontrol dan aspirasinya memberikan respon dan masukan untuk memotivasi perbaikan dan inovasi yang tiada henti,” tuturnya.
Ardiansyah menegaskan golnya dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan atau dorongan dari pemerintah pusat dan diselaraskan dengan program pemerintah daerah maupun dunia usaha menjadi penting agar pelayanan publik dapat lebih adaptif dan berdaya saing.
“Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik,” tegas Ardiansyah.(hms13/hms3)
