Momen saat Wakil Bupati Kasmidi Bulang memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan DPRD Kaltim bersama tim investigasi pascabanjir dan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Kutim yang berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim.
SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Selasa (19/4/2022), menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD Kaltim bersama tim investigasi pascabanjir dan Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Kutim.
Rakor yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang tersebut berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim. Dihadiri Ketua Tim Investigasi Pascabanjir Agus Aras bersama rombongan, Koordinator Tim AMPB Kutim Herlang Mappatiti dan perwakilan Fraksi Rakyat Kutim Erwin. Nampak pula Pj Seskab Kutim Yuriansyah, Camat Sangatta Selatan Vita Nurhasanah, Camat Sangatta Utara Hasdiah dan beberapa Kadis terkait.
Ditemui usai kegiatan, Wabup Kasmidi Bulang menyampaikan dalam rakor ini pihak Pemkab telah banyak menyampaikan data-data investigasi yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU dan dinas lainnya yang tergabung dalam tim investigasi Pemkab.
“Kita juga menyampaikan kurang lebih 80 ribu jiwa (warga) yang terdampak banjir itu,” jelas orang nomor dua di Pemkab tersebut.
Sektor pendididikan tak luput dari pembahasan dalam rakor ini. Sebab PAUD hingga SMA di dua kecamatan, Sangatta Selatan dan Sangatta Selatan juga terdampak banjir. Mulai dari sekolah yang kebanjiran hingga guru dan siswa yang menjadi korban banjir.
Wabup menyampaikan pula hasil rakor bersama antara Pemprov dan Pemkab, yakni Dinas PU Kaltim, Dinas LH Kaltim dengan Dinas PU Kutim dan Dinas LH Kutim serta perusahaan. Melibatkan akademisi, berkaitan dengan langkah-langkah percepatan penanganan pascabanjir. Ia berharap dari bencana banjir ini pemerintah ke depan bisa menentukan langkah yang bijak, supaya bencana banjir besar tak terulang kembali.
“Dengan koordinasi ini Pemerintah Pusat, Provinsi (Kaltim) dan Kabupaten (Kutim) secara bersama-sama melakukan program. (Bertujuan) Untuk menuntaskan (penanganan) korban banjir,” ucapnya.
Sementara, Ketua Tim Investigasi Pascabanjir, Agus Aras mengutarakan, terjadinya bencana banjir di Sangatta banyak disorot berbagai pihak. Maka dari itu dari Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim berupaya memberikan peran sesuai wewenang.
“Pertama (penanganan pascabanjir) normalisasi sungai Sangatta, hal itu mutlak harus dilakukan. Mulai dari pengerukannya, karena terjadi sedimentasi maupun sodetannya,” ujar Agus.
Selanjutnya dalam jangka panjangnya membangun bendungan di hulu sungai Sangatta. Sehingga bisa meminimalisir bencana banjir. Diharapkan bisa mencegah banjir agar tak separah seperti beberapa waktu lalu. Ia menegaskan legislator dari dapil 6 berkomitmen terus mengawal persoalan penanganan pascabanjir di Sangatta. Ditegaskan olehnya, guna mendukung program normalisasi Sungai Sangatta, pihaknya telah mengawal alokasi anggaran melalui Pemprov Kaltim hingga Rp 7 miliar.
“Hal ini dalam jangka pendek yang bisa kami lakukan. Terkait dengan penganggaran pasti ada tahapan-tahapan proses yang kita lalui bersama, agar tidak menyalahi aturan yang ada,” bebernya didampingi anggota DPRD Kaltim Agil Suwarno, Sutomi Jabir, Safuad, M Udin, Abdul Kadir, Ismail, Rizky Amelia dan Henri Pailan.
Sebelumnya Koordinator Tim AMPB Kutim Herlang Mappatiti berharap adanya rapat ini bisa menghasilkan kesepahaman dan kerjasama antara Pemkab Kutim dan DPRD Kaltim terkait penanganan pascabanjir.
“Jadi bisa berbagi (program penanganan pascabanjir) antara DPRD (Kaltim) berbuat apa dan penweintah kabupaten (Kutim) berbuat apa. Masing-masing bisa mengawalnya untuk kesejahteraan masyarakat Kutim,” tegasnya.
Maksudnya agar bencana banjir besar yang melanda Sangatta dapat dicegah agar tak terulang kembali di masa datang. Tentunya melalui intervensi dan sinergi program pembangunan yang tepat sasaran. (kopi7/kopi3)
