Pemkab Terus Perjuangkan Status Honorer Kutim – Usulkan ke Pusat Jadi PPPK atau ASN

Seskab Kutim Rizali Hadi.(foto Wahyu Yuli Pro Kutim)

SANGATTA- Sekertaris Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim) Rizali Hadi meminta agar para Tenaga Kerja Kontrak Daerah(TK2D) atau honorer yang bekerja di Lingkup Pemkab, agar bisa lebih fokus bekerja. Melaksanakan tugasnya dengan baik, serta tidak ikut terpancing dengan informasi yang beredar, terkait kabar adanya penghapusan tenaga honorer. Usai keluarnya kebijakan Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) soal status kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“TK2D (Tenaga Kerja Kontrak Daerah) ini kan pegawai kita, artinya menjadi tanggung jawab di Pemerintah Daerah,“ ujarnya di temui usai rapat kerja di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Senin (4/7/2022).

Menjawab kekhawatiran soal masa depan kalangan TK2D di lingkup Pemkab Kutim, apabila arahan dari Kemenpan RB itu diberlakukan pada 28 November 2023  mendatang. Seskab menjawab secara diplomatis. Menurutnya meski instruksi dari Pemerintah Pusat tersebut dijelaskan soal program penghapusan tenaga honorer hingga jatuh tempo akhir tahun depan, namun bukan berarti Pemkab Kutim langsung lepas tangan.

“Kalau kita lihat surat edaran tersebut, bukan berarti mereka (tenaga honorer) langsung dihilangkan tanpa ada jaminan. Kita di daerah juga memikirkan masa depan mereka (TK2D),“ tegasnya.

Rizali sangat memahami kekhawatiran para tenaga honorer, terutama kepada mereka yang sudah mengantungkan hidupnya selama ini menjadi TK2D di lingkup Pemkab Kutim. Tetapi ada hal yang perlu di garis bawahi. Sampai saat ini Pemkab Kutim masih terus mendorong ke Pemerintah Pusat, agar para tenaga honorer bisa beralih status menjadi ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Dan kalau itu tidak memungkinkan, kita (Pemkab Kutim) tetap mempertahankan TK2D itu, karena kita perlu,“ katanya kembali menegaskan. (kopi6/kopi3)