Beranda Kutai Timur Pemkab Kutim Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD-P 2023

Pemkab Kutim Sampaikan Nota Pengantar Raperda APBD-P 2023

177 views
0

Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mewakili Pemkab Kutim menyampaikan Nota Pengantar Raperda APBD-P 2023 pada rapat paripurna ke-26. Foto: Vian Pro Kutim

SANGATTA- Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup) Kasmidi Bulang mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2023 pada rapat paripurna DPRD ke-26 pada Senin (4/9/2023). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni didampingi Wakil Ketua Asti Mazar Bulang. Rapat turut dihadiri 26 Anggota DPRD Kutim lainnnya serta perwakilan Forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemkab.

Melalui nota pengantar tersebut, Pemkab Kutim menjelaskan ada beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD. Diantaranya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang mengharuskan bergesernya anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

“Selain alasan tersebut di atas ada juga karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) atau selisih penerimaan dan pengeluaran, bisa juga karena keadaan darurat atau bencana alam,” jelas Kasmidi.

Orang nomor dua di Pemkab Kutim tersebut melaporkan, hingga triwulan ke 2 tahun 2023 ini, realisasi anggaran mencapai 33,65 persen atau setara dengan Rp 1,989 triliun dari total belanja sebesar Rp 5,886 triliun. Dalam Nota Pengantar Raperda APBD Perubahan 2023, proyeksi pendapatan daerah naik sebesar 39 persen. Dari Rp 5,945 triliun naik menjadi Rp 8,256 triliun. Sedangkan belanja naik sebesar 66 persen dari proyeksi awal sebesar Rp 5,912 triliun menjadi Rp 9,788 triliun.

“Belanja ini akan dialokasikan untuk program multiyears contract berupa penyelesaian infrastruktur strategis, jalan, jembatan, Pelabuhan Kenyamukan, penanganan air bersih perkotaan serta antisipasi banjir,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pos belanja ini juga untuk menyelesaikan kekurangan gaji TK2D, gaji dan TPP PPPK serta TPP PNS. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund (FCPF-CF) yakni program penurunan emisi gas rumah kaca. Berikutnya penyelesaian hutang Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR), pemenuhan ganti rugi lahan infrastruktur sarana publik dan kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Dalam penyusunan Raperda APBD-P 2023 ini, Pemkab berpegang pada prinsip “money follow program”. Fokus pada program prioritas yang telah disepakati bersama eksekutif dan legislatif. Kami (PemkabKutim) meminta dukungan penuh dari anggota dewan, sehingga penyusunan Raperda APBD Perubahan 2023 ini bisa selesai tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. (kopi4/kopi3)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini