SANGATTA – Rencana dialog Pemkab Kutai Timur dengan mahasiswa yang melakukan aksi damai di depan kantor bupati berjalan lancar dan aman, meskipun tak melahirkan dialog sesuai harapan. Di awal menerima aksi damai mahasiswa, Bupati Arsdiansyah Sulaiman mengajak dialog di dalam ruang Meranti Kantor Bupati, namun ditolak mahasiswa. Aksi damai mahasiswa pada Rabu (18/10/2024) dimulai sejak pukul 11.00 dan berakhir 13.00 WITA.
Dalam pertemuan dengan mahasiswa di halaman Kantor Bupati, orang nomor satu di Kutim ini menawarkan kepada para mahasiswa untuk melakukan dialog dan tanya jawab di ruangan yang representatif (ruang Meranti). Bupati juga telah menyiapkan beberapa Kepala dan perwakilan Perangkat Daerah (PD) terkait untuk menjawab semua aspirasi yang akan disampaikan mahasiswa.
“Permohonan saya, mari kita diskusi, dialog dan tukar pikiran di ruang Meranti sebagai bentuk penghargaan kepada saudara (mahasiswa). Kami juga telah menyiapkan Perangkat Daerah terkait. Sehingga aspirasi langsung bisa dijawab instansi teknis terkait,” jelas Ardiansyah yang didampingi Wabup Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni serta unsur Forkopimda lainnya.
Adapun aksi damai mahasiswa ini menyerukan dua isu nasional dan sebelas isu lokal. Isu nasional yang disamaikan antara lain menolak pergeseran, pemindahan masyarakat lokal atau pengosongan pulau Rempang dan Galang di Provinsi Kepulauan Riau dan mendorong Kapolri untuk memecat Kapolda Kalteng dan Kapolres Seruyan atas penembakan warga setempat.
Sementara 11 isu lokal diantaranya Pemkab Kutim segera mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), memenuhi 7 komitmen ASKB, menghentikan operasioanl Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSP) atau merelokasinya. Selanjutnya mewujudkan keadilan dalam dunia Pendidikan, memenuhi hak korban banjir warga Sangatta 2022 lalu, menindak tegas Perusahaan yang merusak lingkungan hidup dan reformasi birokrasi untuk efektivitas layanan publik.
Koordinator Aksi Mahasiswa Zam Bohari menyatakan mereka akan kembali melaksanakan aksi damai sebelum ada kesepakatan dengan Pemkab Kutim mengenai aspirasi mereka.
”Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Kutim saat ini. (kopi4/kopi3)
