SAMARINDA – Dalam upaya menyusun arah kebijakan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029. Acara tersebut dilaksanakan selama dua hari, pada 10-11 September 2024, bertempat di Hotel Aston Samarinda, Jalan Mulawarman Nomor 171 Pelabuhan, Samarinda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Noviari Noor menjelaskan, FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dari LPPIA Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. Noviari menekankan pentingnya sinergi antara semua perangkat daerah dalam merumuskan rencana pembangunan yang tidak hanya mengakomodasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan.
Sinergi Antar-Perangkat Daerah
Dalam forum diskusi tersebut, hadir perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Sekretaris Bappeda Kutim, para kepala bidang Bappeda, serta para kepala dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Sosial. Selain itu, forum ini juga melibatkan inspektur dari Inspektorat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga Direktur RSUD Kudungga Sangatta.
FGD ini difokuskan untuk menyelaraskan strategi pembangunan yang menyentuh berbagai aspek krusial, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga permasalahan sosial dan ekonomi yang kerap menjadi tantangan utama daerah. Di bawah arahan Bappeda Kutim, diskusi berjalan dengan konstruktif dan diharapkan mampu menghasilkan rencana strategis yang komprehensif untuk lima tahun ke depan.
Masalah Sampah Jadi Sorotan
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam FGD kali ini adalah permasalahan sampah yang belum tertangani dengan optimal. Pemerintah Kutim dihadapkan pada beberapa tantangan utama terkait pengelolaan sampah, termasuk belum tersedianya teknologi pengolahan sampah yang memadai, kurangnya sarana dan prasarana di tingkat rumah tangga, hingga minimnya dukungan untuk pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah.
Diketahui, saat ini dinas teknis belum maksimal menjangkau hingga ke tingkat rumah tangga, baik dari sisi sosialisasi maupun penyediaan fasilitas. Maka masih dibutuhkan lebih banyak mesin pengolahan sampah, serta dukungan untuk pemeliharaan yang lebih terencana.
Teknologi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebenarnya telah mulai diperkenalkan di beberapa wilayah Kutim, namun pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dukungan operasional dan minimnya koordinasi antarinstansi. Dalam FGD, berbagai solusi pun diusulkan, termasuk perlunya peningkatan sosialisasi ke masyarakat serta pengadaan mesin pengolahan sampah yang lebih modern.
Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Selain permasalahan pengelolaan sampah, FGD juga membahas tantangan lain seperti ketimpangan infrastruktur antarwilayah, pengembangan ekonomi yang belum merata, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Perumusan solusi atas masalah-masalah tersebut akan dituangkan dalam misi, tujuan, dan sasaran RPJMD 2024-2029.
Bappeda Kutim berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan seluruh perangkat daerah agar arah kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Forum diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyusun kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan hasil diskusi yang komprehensif dan partisipatif, RPJMD Kutim 2024-2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi panduan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kutim. (kopi3)
