BPBD Kutim evakuasi korban banjir. Foto: istimewa
SANGATTA – Musibah banjir yang melanda Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan sejak lima hari terakhir telah direspon oleh berbagai pihak. Seperti Tim SAR Gabungan. Namun, ada pihak yang mempertanyakan kehadiran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim sebagai leading sector kebencanaan di daerah ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Kutim Muhammad Idris Syam, membantah bahwa pihaknya tidak turun ke lapangan. Ia menjelaskan bahwa sejak awal bencana, BPBD Kutim telah menugaskan tim untuk standby dan memantau situasi.
“Itu infonya dari mana? Karena sejak kemarin kami selalu menugaskan teman-teman untuk standby atau melihat langsung ke TKP,” kata Idris dinukil dari selasar.com.
Idris menyebutkan, kemungkinan personel BPBD di lapangan tidak menggunakan seragam dinas, sehingga terkesan tidak ada.
“Hari ini BPBD bersama tim gabungan dari relawan PMI baru saja mengeluarkan perahu-perahu untuk membantu masyarakat di daerah rawa-rawa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa BPBD telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan memiliki laporan pemantauan.
“Saya berani menjamin, teman-teman itu selalu berkoordinasi dan ada laporan-laporannya. Jadi perlu diklarifikasi, bahwa kami sejak awal ada bencana, ada laporan dari masyarakat, langsung melakukan pemantauan dan pendampingan,” jelasnya.
Meskipun banjir telah berlangsung selama lima hari, BPBD Kutim belum menetapkan status darurat bencana. Menurut Idris, hal ini karena belum ada situasi yang dianggap kritis, seperti rumah tenggelam atau masyarakat yang tidak bisa beraktivitas sama sekali.
“Karena itu harus ada rekomendasi dari bupati. Konsekuensinya akan keluar dana siap pakai, biaya tidak terduga. Jika sudah keluar, maka kita akan mengerahkan semua tenaga untuk penyelamatan,” ucapnya.
Idris juga mengakui bahwa bantuan logistik dari BPBD belum bisa disalurkan karena keterbatasan anggaran.
“Untuk bantuan logistik dari BPBD itu memang belum, karena urusan logistik itu untuk saat ini memang anggarannya belum cair, kemudian itu pun terbatas. Sebenarnya logistik itu lebih banyak kita koordinasi dengan Dinas Sosial,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kutim melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan Iwan Adiputra, menyatakan bahwa Pemkab Kutim telah bergerak dalam penanganan bencana ini.
“Kalau kebencanaan di BPBD sudah gerak, mas. Untuk bantuan, Dinsos bekerja sama dengan stakeholder sudah turun membantu,” kata Iwan.
Ia juga menjelaskan bahwa Asisten Administrasi Umum selaku Plh Sekretaris Kabupaten terus melakukan koordinasi dan memantau progres penanggulangan bencana ini. Berikutnya pemerintah daerah juga sedang mengumpulkan data terkait tinggi banjir, korban, dan dampaknya.
“Kemarin bapak (bupati) sudah mengarahkan untuk pak asisten bersama OPD dan kecamatan yang terdampak terus berkomunikasi, serta penugasan untuk mendata mengenai tinggi banjir, penanggulangan, korban banjir, dan dampak banjir. Rencana besok (Kamis 30 Januari 2025) mau dikolektifkan datanya untuk penetapan status kebencanaan,” jelas Iwan.
Iwan menjelaskan, nantinya data tersebut akan menjadi dasar untuk mengalokasikan dana tambahan bagi korban bencana. Beberapa perangkat daerah yang dilibatkan dalam rapat khusus ini adalah BPBD, Dinas PUPR, Perkim, Dinsos dan BPKAD selalu pengelola keuangan daerah.
Dari pemberitaan yang beredar di dunia maya dan akhirnya ditanggapi jajaran Pemkab Kutim, yakni Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI-Polri, PMI, Tagana, LKK, Orari, dan Rapi mengklaim telah bergerak sejak hari pertama banjir melanda. Mereka melakukan monitoring dan evakuasi di sejumlah titik banjir. Namun, hingga hari kelima, masyarakat melaporkan bahwa personel BPBD belum terlihat di lokasi bencana. (kopi3)
