Keterangan foto: Wakil Bupati Mahyunadi bersama Ketua TP PKK Kutim Hj Siti Robiah dan Kepala Dinas PPKB Ahmad Junaidi membagikan paket bantuan untuk pemenuhan gizi kepada keluarga beresiko stuntinng. (Vian Pro Kutim)
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi, memasang target ambisius. Yakni menempatkan Kutim sebagai daerah dengan peringkat kedua terendah keluarga berisiko stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir 2026. Komitmen ini disampaikannya dalam Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Awal Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis “Cap Jempol Stop Stunting” yang difasilitasi Tim Kemandirian Daerah Otonomi Daerah (KDOD) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda. Acara berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangatta Utara, Rabu (19/3/2025).
Sebagai daerah dengan sumber daya alam (SDA) melimpah, terutama dari sektor tambang dan perkebunan, Mahyunadi menilai seharusnya kesejahteraan masyarakat Kutim lebih baik. Namun, tingginya jumlah keluarga berisiko stunting menunjukkan masih adanya kesenjangan ekonomi dan gizi.
Menurut Mahyunadi, salah satu faktor utama stunting adalah ketidakmampuan ekonomi akibat pengangguran. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Di Kutim banyak perusahaan tambang dan perkebunan. Salah satu penyebab tingginya angka stunting adalah orang tua yang tidak bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi anak. Saya harap perusahaan lebih berkontribusi dengan membuka peluang kerja bagi warga lokal,” ujarnya.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Mahyunadi berjanji akan mempercepat implementasi kebijakan berbasis data. Ia ingin memastikan setiap program penanganan stunting tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.
“Penurunan stunting bukan hanya slogan. Harus turun ke lapangan, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memastikan data benar-benar by name by address,” tegasnya.
Tantangan yang dihadapi Kutim memang tidak ringan. Pada 2024, Kutim mendapat predikat sebagai daerah dengan jumlah keluarga berisiko stunting terbanyak di Kaltim. Situasi ini menjadi cambuk bagi Mahyunadi dan timnya untuk melakukan perbaikan besar-besaran.
Ia menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) segera menginventarisasi faktor penyebab stunting sebelum Idulfitri. Laporan ini nantinya akan disampaikan kepada bupati agar kebijakan yang tepat dapat segera diterapkan pasca-Lebaran.
Selain itu, Mahyunadi juga mengajak seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) menjadi orang tua asuh bagi minimal tiga anak yang berisiko mengalami stunting. Langkah ini diharapkan bisa menjadi bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan anak-anak Kutim.
Kepala DPPKB Kutim Ahmad Junaidi, menegaskan bahwa stunting bukan hanya tanggung jawab instansinya, melainkan masalah bersama. Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam program penurunan stunting.
“Masalah stunting bukan hanya urusan DPPKB, tetapi tanggung jawab kita semua. Jika kita bergerak bersama, target 2026 bisa tercapai,” ujarnya optimistis.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, keterlibatan perusahaan, serta dukungan masyarakat, Mahyunadi yakin Kutim bisa keluar dari daftar daerah dengan angka stunting tinggi. Target besar telah dicanangkan, kini saatnya bergerak bersama untuk mewujudkannya. (kopi4/kopi3)
