Ardiansyah Sulaiman hadiri Musrenbang RKPD 2026. Foto: ist
SANGATTA –Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Kamis (24/4/2025), tak sekadar menjadi lokasi formal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026. Di tempat itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjabarkan arah kebijakan pembangunan dengan optimisme tajam dan rencana konkret yang menyasar dari hulu hingga hilir wilayah kabupaten. Dari jalan-jalan poros hingga industri kerakyatan, dari penguatan RT sampai investasi desa, semua dirajut dalam satu benang merah, yakni embangun Kutim dari tapak kecil yang paling jauh.
“Tahun ini kami bangun jalan 17 km dari Seriung sampai Tanjung Mangkalihat, dengan jalur causeaway,” ucap Ardiansyah.
Jalur ini bukan hanya membuka isolasi desa, tetapi menyambung ekonomi, membuka kawasan wisata dan menyambungkan poros antarwilayah. Jalan-jalan lain seperti Manubar–Seriung dan Tanjung Manis–Susuk Dalam pun menyusul.
“Saya yakin, dalam tiga tahun akan berjalan baik. Tapi saya tidak ingin kontraktornya kontraktor-kontraktoran,” ujarnya tajam.
Ia menyebut sudah menginstruksikan Bappeda dan perangkat daerah agar menggandeng Kejari untuk mem-blacklist kontraktor nakal. Ardiansyah tidak mau pembangunan sekadar proyek. Melainkan harus berfungsi maksimal untuk masyarakat.
Kebijakan Ardiansyah tegas, Kutim membangun dari Desa, menyambung jalan, sehingga menggerakkan ekonomi rakyat. Apa hubungan antara jembatan Bengalon dan madu kelulut di Sangatta Selatan? Di bawah visi besar Kutim 2025, jawabannya, pembangunan yang terintegrasi, konkret, dan menyentuh dari infrastruktur hingga penguatan ekonomi lokal.
Bupati Ardiansyah menekankan bahwa pembangunan jalan poros bukan semata urusan konektivitas, tetapi fondasi pertumbuhan.
“Jalan poros Sangatta–Muara Wahau, jembatan Telen yang menghubungkan Long Melah dan Marah Halog, hingga jalur Muara Bengkal–RSU SDC, semua harus tuntas,” ujarnya.
Di sisi lain, Desa Mawai Indah hingga Libas akan dibuka jalurnya melalui koordinasi dengan KemenLHK. Di sektor ekonomi, pemerintah kabupaten mendongkrak anggaran per RT dari Rp50 juta menjadi Rp250 juta melalui Bankeudes. Namun Ardiansyah menekankan, pogram itu bukan untuk kepala desa.
“RT yang buat program, kades hanya fasilitator. Jangan lagi ada RT yang tidak tahu mereka punya anggaran,” tegasnya.
Untuk itu,DPMDes diminta bertanggung jawab memastikan pelaksanaannya. Perihal lainnya yang menjadi perhatian Bupati adalah terkait tata kelola dan evaluasi ASN. Bupati juga menekankan pembenahan tata kelola ASN. Mulai tahun ini, aturan akan ditegakkan.
“BKPSDM dan Ortal saya minta menyusun mekanisme evaluasi ASN yang bekerja dan tidak. Kita tidak mau yang malas masih mendapat hak yang sama,” katanya.
Kepala Bappeda Kutim Noviary Noor melaporkan Musrenbang RKPD tahun ini membawa tema besar: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi yang Didukung Kemantapan Infrastruktur”.
Total usulan yang masuk mencerminkan harapan besar rakyat: 1.859 usulan dari kecamatan, 1.871 dari perangkat daerah, dan 8.278 dari DPRD.
“Output Musrenbang RKPD adalah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbanh RKPD Kabupaten Kutai Timur,” lapor Novi, sapaan karib Noviary Noor.
Dengan tema RKPD tahun ini “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi yang Didukung dengan Kemantapan Infrastruktur yang Mendukung Investasi (kopi3)
