BALIKPAPAN – Hari belum terlalu siang ketika deretan pejabat daerah dan pusat memenuhi ruang rapat koordinasi pemberantasan korupsi wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 di Balikpapan, Rabu, (10/9/2025). Dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto, sejumlah deputi KPK, Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, hingga para bupati, wali kota, ketua DPRD, dan jajaran inspektorat daerah se-Kaltim. Semua hadir untuk satu tujuan, menguatkan konsolidasi pencegahan dan penindakan korupsi di daerah.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menjadi salah satu kepala daerah yang menyampaikan pandangan. Usai pertemuan, menegaskan bahwa forum ini penting sebagai ruang koordinasi yang konkret, bukan sekadar seremonial. Namun, perhatian Ardiansyah tak berhenti pada isu korupsi. Ada ancaman lain yang ia anggap tak kalah serius, yakni rencana Pemerintah Pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 77 persen.
“Pemangkasan DBH tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena ruang fiskal daerah akan semakin sempit. Padahal pembangunan di daerah sangat ditunggu masyarakat. Bahkan program strategis daerah yang sudah dirancang bisa terganggu atau terhambat pelaksanaannya,” tegas Ardiansyah.
Bagi Kutim, DBH merupakan sumber vital dalam pembiayaan pembangunan. Jika terpangkas drastis, konsekuensi bukan hanya pada tertundanya proyek infrastruktur, tetapi juga pada layanan publik yang langsung bersentuhan dengan warga. Ardiansyah menilai, kebijakan ini berpotensi menggerus capaian pembangunan yang telah diupayakan.
Ia menyebutkan, sesuai arahan KPK, Gubernur Kaltim akan segera melayangkan surat resmi ke kementerian terkait untuk membahas persoalan ini. Langkah berikutnya, seluruh kepala daerah bersama pimpinan DPRD se-Kaltim berencana ke Jakarta, menemui komisi di DPR RI yang membidangi keuangan dan pemerintahan daerah.
“Kami akan berjuang bersama-sama agar rencana pemangkasan DBH ini bisa ditinjau ulang. Karena kalau diterapkan, dampaknya tidak hanya pada pembangunan, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ardiansyah menutup pembicaraan.
Di Balikpapan, hari itu, dua pekerjaan besar sekaligus terpampang di hadapan Kutim, memberantas korupsi dan mengamankan kemandirian fiskal daerah dari ancaman pemangkasan DBH oleh Pemerintah Pusat. (kopi4/kopi3)
