Suasana workshop peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.Foto: Irfan/Dewi/Bahtiar Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melangkah lebih jauh dalam mengupayakan kemandirian fiskal yang selaras dengan pelestarian alam. Langkah ini ditandai dengan dibukanya Workshop Multi Pemangku Kepentingan terkait Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Lanskap Berkelanjutan yang dibuka oleh oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Kamis (19/2/2026).
Forum strategis ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah wadah konsolidasi yang menghadirkan elemen pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Fokus utamanya adalah merombak peta jalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak lagi terjebak pada ketergantungan sektor ekstraktif yang rentan terhadap isu lingkungan.
Dalam pidato pembukaannya, Wakil Bupati Mahyunadi memberikan penekanan kuat bahwa peningkatan pundi-pundi daerah tidak boleh dibayar dengan kerusakan ekosistem. Kutim, sebagai salah satu lumbung sumber daya alam di Kalimantan Timur, kini didorong untuk melakukan transformasi tata kelola pendapatan yang lebih modern dan hijau.
“Pembangunan lanskap berkelanjutan bukan sekadar wacana atau tren global, melainkan kebutuhan mendesak bagi daerah kita. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan peningkatan pendapatan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi,” tegas Mahyunadi di hadapan para peserta.
Ia menambahkan bahwa Kutim memiliki potensi luar biasa yang selama ini mungkin belum tergarap secara optimal di luar sektor pertambangan. Sektor-sektor seperti pertanian dalam arti luas, perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perikanan pesisir, hingga potensi pariwisata alam adalah mesin-mesin ekonomi baru yang harus segera diakselerasi.
Selain menggali potensi baru, Mahyunadi menyoroti pentingnya penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ia menginginkan adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel berbasis digital untuk memperluas basis pendapatan tanpa menambah beban berat pada daya dukung lingkungan.
Sinergi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama. Menurutnya, ego sektoral harus ditinggalkan demi membangun kolaborasi multipihak. Dengan melibatkan akademisi dan pelaku usaha, pemerintah berharap mendapatkan masukan mengenai peluang pembiayaan inovatif yang bisa diadopsi di Kutim.
“Kita perlu mengidentifikasi peluang-peluang baru, termasuk memperkuat regulasi daerah agar investasi yang masuk adalah investasi yang bertanggung jawab. Pembangunan yang inklusif berarti semua pihak merasakan manfaatnya, dan pembangunan yang tangguh berarti daerah kita siap menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan kekayaan alamnya,” lanjutnya.
Melalui workshop ini, sejumlah narasumber ahli turut memaparkan berbagai praktik terbaik (best practices) dari daerah lain yang sukses menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lanskap. Diskusi berlangsung dinamis, membedah regulasi-regulasi lokal yang perlu diperkuat agar mendukung iklim usaha yang hijau.
Pemkab Kutim berharap hasil dari forum ini bukan hanya berakhir sebagai dokumen laporan, melainkan lahir rumusan strategi konkret yang aplikatif. Dengan kapasitas fiskal yang kuat dan berkelanjutan, Kutim optimis dapat mempercepat perwujudan pembangunan yang tidak hanya menyejahterakan masyarakat saat ini, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.(kopi7/kopi13)
