Jalannya peringatan Upacara Harlah Pancasila di Kutim. Ketua DPRD Kutim Jimmi memberikan tanggapan. Foto: Maulana/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Kantor Bupati Kutim, Selasa (2/6/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, Ketua DPRD Jimmi dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, ASN, TNI, Polri, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam upacara tersebut, Kapten Kaveleri Mutakin yang saat ini menjabat Penjabat Perwira Seksi Operasi Kodim 0909/KTM bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara Perwira Upacara dipercayakan kepada Kapten Kaveleri Hani Ahnyat yang menjabat Danramil Teluk Pandan. Pengibaran Sang Merah Putih dilakukan oleh anggota Paskibraka Kabupaten Kutim Tahun 2025.
Membacakan sambutan Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi, Bupati Ardiansyah menegaskan pemerintah daerah juga diingatkan agar menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan publik.
“Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Selain itu, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam keseharian, bukan sekadar simbol atau teks dalam buku sejarah.
“Para kepala daerah dan penyelenggara pemerintahan juga diingatkan agar setiap kebijakan publik yang diambil selalu berpijak pada prinsip keadilan sosial serta menjamin hak-hak masyarakat,” tambah amanat tersebut.
Usai upacara, Ketua DPRD Kutim Jimmi turut mengatakan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting untuk kembali mengingat sejarah sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemimpin dan masyarakat dalam menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa.
“Ini mengingatkan kita pada sejarah dan menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia maupun para pemimpinnya. Imbauan yang disampaikan Kepala BPIP tadi sejalan dengan semangat kita membangun daerah,” ujarnya.
Menurut Jimmi, berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat, termasuk kritik dan narasi yang berkembang di ruang publik, harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kinerja. Yang negatif harus menjadi pengingat agar kita terus berbuat positif. Itu bagian dari dinamika pemerintahan dan politik,” katanya.
Ia menambahkan, semangat nilai-nilai Pancasila juga harus diwujudkan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. DPRD Kutim, kata dia, akan menindaklanjuti temuan perusahaan-perusahaan yang memperoleh rapor merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan memanggil seluruh pihak terkait, baik perusahaan maupun instansi pemerintah.
“Ini kewajiban kita menjaga daerah untuk masa depan. Jangan sampai catatan-catatan itu terulang karena dampaknya akan dirasakan masyarakat di kemudian hari,” tegasnya.
Jimmi juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan keselamatan kerja di sektor pertambangan menyusul sejumlah kecelakaan fatal yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, audit terhadap penerapan standar keselamatan kerja perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Pekerja adalah bagian penting dari pembangunan daerah. Hak-hak mereka, termasuk keselamatan kerja, harus benar-benar dilindungi,” pungkasnya.
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kutim tahun ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan harus terus dijaga dan diwujudkan dalam setiap aspek pembangunan daerah demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera.(kopi17/kopi13/kopi3)
