Pertemuan DPPKB Kutim bersama TVRI dan RRI terkait publikasi stunting. Foto: Humas DPPKB Kutim
SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) inisiasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPK) berupaya mereformasi strategi komunikasi publik dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan diseminasi program percepatan penurunan tengkes (stunting) dan pengendalian penduduk tanpa bergantung sepenuhnya pada sokongan APBD.
Inisiasi tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja DPPKB Kutim ke Kantor RRI Samarinda dan Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Rabu (4/3/2026). Selain menjajaki kemitraan kelembagaan, kunjungan ini bertujuan mendalami standardisasi produksi siaran, teknik alir suara (streaming), serta pengelolaan podcast yang profesional.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa tantangan pembangunan manusia saat ini memerlukan model kolaborasi baru. Salah satunya adalah mempertemukan kepentingan publikasi pemerintah dengan tanggung jawab sosial dunia usaha (CSR).
“Kami ingin membangun sinergi di mana kegiatan positif perusahaan, seperti verifikasi data lapangan yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (KPC), dapat teramplifikasi secara luas. Ini adalah bentuk branding yang selaras dengan upaya pemerintah dalam menekan angka tengkes,” ujar Junaidi.
Rencana kolaborasi ini juga membidik penanganan masalah teknis penyiaran di wilayah pelosok. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Febriani, menyoroti tantangan geografis yang menyebabkan masih adanya area titik buta (blank spot) di sejumlah wilayah Kutim.
Menurut Febriani, penguatan infrastruktur pemancar di daerah menjadi kunci agar masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan sekaligus hiburan berskala nasional, seperti tayangan Piala Dunia mendatang.
“Jika pemerintah daerah dapat mendukung penyediaan infrastruktur pemancar, akses informasi akan lebih merata. Program-program edukasi dari DPPKB pun dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa,” kata Febriani.
Selain kerja sama eksternal, DPPKB Kutim juga tengah mematangkan ruang media internal bertajuk “Bangga Kencana”. Ruang ini diproyeksikan sebagai pusat informasi kependudukan yang dikelola dengan standar penyiaran profesional. Sebagai tindak lanjut, pihak TVRI menawarkan pelatihan teknis bagi pengelola studio internal tersebut guna menjamin kualitas konten yang dihasilkan.
Dukungan serupa mengalir dari Kepala Stasiun RRI Samarinda, Siti Saras Wulan. Ia menyatakan kesiapan LPP RRI untuk menjadi mitra publikasi pemerintah, khususnya dalam mengawal isu-isu strategis kependudukan di Kalimantan Timur.
Rencana penguatan komunikasi publik ini akan segera dikoordinasikan dengan Bupati Kutim untuk diformalisasikan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS). Jika terealisasi, model kolaborasi ini diharapkan menjadi percontohan bagi perangkat daerah (PD) lain dalam mengemas kebijakan publik menjadi konten informatif yang menarik bagi masyarakat.(*/kopi13/kopi3)
