Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjawan pertanyaan pers usai melantik pejabat PTP dan Fungsional Ahli Utama.Foto: Irfan/Hasyim Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat menyikapi kebijakan kementerian terkait pemotongan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan. Kebijakan ini berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berdampak luas pada sektor ketenagakerjaan daerah.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan, pemotongan kuota produksi yang signifika seperti dari target 8 juta ton menjadi 4 juta ton telah mengejutkan banyak pelaku usaha pertambangan di wilayahnya. Dampak domino dari pengurangan ini dipastikan mengarah pada pengurangan tenaga kerja dan mengganggu ekosistem mitra kerja korporasi.
“Ini otomatis akan berdampak kepada tenaga kerja dan mitra kerjanya,” ujar Ardiansyah usai memimpin Pelantikan Pejabat di Sangatta.
Sebagai langkah antisipasi, Ardiansyah menyatakan telah memanggil sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kutim, di antaranya PT Indexim dan PT Indominco. Pemerintah daerah mendesak pihak korporasi untuk merumuskan solusi alternatif guna menghindari opsi pemutusan hubungan kerja.
“Saya minta cari solusi lain untuk tidak ada PHK. Meskipun terjadi, itu harus menjadi solusi terakhir yang memang sudah tidak bisa dihindari lagi,” tegas Ardiansyah.
Menyikapi situasi penataan kuota ini, Bupati menginstruksikan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim untuk mengawal regulasi ketenagakerjaan lokal secara sungguh-sungguh.
“Disnakertrans diminta mengoptimalkan fungsi pusat informasi tenaga kerja guna memastikan penyerapan tenaga kerja lokal berjalan maksimal,” tegasnya.
Ardiansyah menjabarkan bahwa kategori tenaga kerja lokal telah diatur secara jelas melalui instrumen regulasi daerah, baik berdasarkan parameter tempat kelahiran, riwayat pendidikan di Kutim, maupun durasi domisili yang telah mencapai puluhan tahun.
Kendati demikian, ia mengakui industri tetap memerlukan tenaga ahli (expert) spesifik yang terkadang belum dapat dipenuhi seluruhnya oleh SDM lokal.
Guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah di luar sektor tambang dan kelapa sawit, Pemkab Kutim kini mengalihkan fokus pada pengembangan usaha berbasis padat karya. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas pengolahan komoditas lokal.
Beberapa komoditas unggulan daerah yang kini menunjukkan progres positif antara lain sektor cokelat di Karangan dijadwalkan mulai menyuplai komoditas sebanyak dua ton biji cokelat ke Bandung pada Juni mendatang demi memenuhi permintaan pasar antardaerah. Kemudian pisang fokus diarahkan pada hilirisasi produk turunan pisang, setelah sebelumnya ekspor produk olahan ke Swedia dan Singapura sempat terhambat akibat kendala pendampingan di lapangan.
Di sisi lain, perbaikan fundamental juga ditargetkan pada sektor kesehatan.
Ardiansyah mendorong agar rumah sakit umum daerah ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi fasilitas rujukan utama, termasuk untuk keperluan pemeriksaan kesehatan berkala (medical check-up).
“Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kesehatan guna membantu kemandirian fiskal daerah,” tutupnya.(kopi13/kopi3)
