Kepala Distransnaker Kutim Sulisman. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Sulisman yang baru saja dilantik, menegaskan komitmennya untuk mengendalikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat lokal di tengah menurunnya produktivitas sektor batu bara.
Hal itu disampaikannya usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim Tahun 2026 yang digelar di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (18/5/2026).
Menurut Sulisman, kondisi industri pertambangan yang mengalami penurunan produktivitas berdampak langsung terhadap stabilitas tenaga kerja di Kutim. Karena itu, Distransnaker akan memperkuat langkah-langkah pencegahan agar PHK tidak menjadi pilihan utama perusahaan.
“Kami akan melakukan identifikasi data yang valid terkait tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan. Ke depan, kami juga menyiapkan aplikasi sederhana yang mewajibkan perusahaan menginput kebutuhan tenaga kerja, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mencari pekerjaan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui konsep pelatihan berbasis kebutuhan industri atau demand driven. Program tersebut akan melibatkan perusahaan, Balai Latihan Kerja (BLK), serta lembaga pelatihan lainnya agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Kutim.
“Kami ingin masyarakat Kutai Timur memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Jadi pelatihan tidak hanya formalitas, tetapi sesuai kebutuhan lapangan kerja,” katanya.
Terkait pengawasan hak pekerja, Sulisman memastikan Disnakertrans akan menindaklanjuti seluruh persoalan ketenagakerjaan, termasuk menyangkut upah dan keselamatan kerja. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, ia mengaku akan fokus melakukan koordinasi internal untuk menghimpun data ketenagakerjaan secara menyeluruh sebelum berkolaborasi dengan instansi lain.
“Kami akan melakukan langkah-langkah internal terlebih dahulu, termasuk pengumpulan data dan evaluasi, baru kemudian diperkuat dengan koordinasi bersama pihak eksternal,” jelasnya.
Ia juga menilai sektor nonpertambangan memiliki potensi besar dalam membuka lapangan kerja baru di Kutim. Karena itu, Distransnaker akan mulai menyisir peluang kerja di sektor perkebunan, UMKM, hingga usaha nonformal lainnya.
Menurutnya, dunia pendidikan juga harus dilibatkan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja. Salah satunya melalui pembekalan keterampilan dan bimbingan teknis bagi siswa sebelum lulus sekolah.
“Kami akan berkoordinasi dengan dunia pendidikan agar anak-anak didik memiliki bekal keterampilan sebelum masuk dunia kerja,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Sulisman kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah terkait komposisi tenaga kerja lokal dan nonlokal dengan skema 80 persen tenaga kerja lokal dan 20 persen non lokal.
Ia menyebut pengawasan terhadap tenaga kerja luar daerah maupun tenaga kerja asing akan diperkuat agar masyarakat Kutim tidak tersisih di daerah sendiri.
“Kami ingin perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur dan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Terkait program unggulan Bupati Kutim dalam menciptakan 50 ribu lapangan kerja, Sulisman mengatakan Distransnaker akan mendorong sektor formal maupun nonformal secara bersamaan. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi juga akan terus diperluas, termasuk perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengaku jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara hati-hati dan sesuai aturan.
“Ini adalah ujian sekaligus amanah. Tugas kami bagaimana bisa ikut mensejahterakan masyarakat Kutai Timur melalui bidang ketenagakerjaan,” pungkasnya.(kopi15/kopi13/kopi3)
