Kepala Diskop dan UKM Kutim Marhadyn. Foto: Nasruddin/Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Senin (18/5/2026). Salah satu pejabat yang dilantik yakni Marhadyn sebagai Kepala Dinas Koperasi.(Diskop) dan UKM Kabupaten Kutim.
Usai pelantikan, Marhadyn mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menilai jabatan tersebut menjadi tantangan besar untuk mendorong koperasi dan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
“Alhamdulillah ini merupakan sebuah amanah yang cukup luar biasa dari Bapak Bupati dan menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana koperasi dan UMKM ini menjadi motor penggerak utama ekonomi Kutai Timur,” ujar Marhadyn.
Menurutnya, kondisi ekonomi Kutim saat ini tengah menghadapi tekanan akibat dampak ekonomi global. Karena itu, sektor UMKM dan koperasi dinilai menjadi alternatif utama untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat.
“Kita tahu ekonomi Kutim lagi turun karena dampak daripada ekonomi global. Kita harapkan UMKM dan koperasi ini menjadi alternatif utama untuk membangkitkan kembali ekonomi Kutim,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi yang diinginkan bukan hanya dinikmati kelompok menengah ke atas, melainkan juga harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lapisan bawah secara menyeluruh.
“Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat paling bawah. Kita harapkan seluruh rakyat Kutim merasakan kesejahteraan,” ucapnya.
Terkait program kerja, Marhadyn menyebut dirinya tidak ingin terpaku pada istilah program 100 hari kerja. Ia menilai pelayanan kepada masyarakat harus dimulai sejak hari pertama menjabat.
“Kalau perlu program satu hari kerja kita sudah bisa mulai bergerak. Karena rakyat tidak membutuhkan waktu tetapi kerja nyata dari kita,” tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM, Marhadyn mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat basis data UMKM di seluruh wilayah Kutim. Data tersebut akan digunakan untuk memetakan kondisi UMKM, mulai dari yang kurang sehat hingga yang produktif.
“Sudah pasti kita harus punya data yang cukup, bagaimana memetakan UMKM mulai yang kurang sehat, yang sehat dan produktif. Supaya kita bisa melakukan intervensi yang sesuai dengan kemampuan UMKM itu,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti salah satu program prioritas Bupati Kutim berupa rencana bantuan modal sebesar Rp 25 juta per UMKM. Menurutnya, program tersebut harus segera didukung regulasi agar dapat cepat dirasakan masyarakat.
“Bapak Bupati memiliki program prioritas berencana memberikan bantuan Rp 25 juta per UMKM. Kita harapkan regulasinya cepat diterbitkan supaya UMKM kita terbantu secara permodalan,” katanya.
Marhadyn juga menegaskan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar. Tidak hanya itu, akses pembiayaan dari lembaga keuangan juga akan diperluas.
“Yang paling penting adalah UMKM memiliki kesempatan menjangkau pembiayaan, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari lembaga keuangan lainnya. Yang penting kita sehatkan dulu UMKM ini,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyebut koperasi memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi masyarakat. Program Koperasi Merah Putih yang diinisiasi pemerintah pusat dinilai dapat menjadi penguat bagi keberlangsungan UMKM di daerah.
“Koperasi Merah Putih ini kita sambut dengan baik dan kita kuatkan. Ini menjadi bapaknya daripada UMKM-UMKM,” ungkapnya.
Menurutnya, kolaborasi koperasi dan UMKM diyakini mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Dengan penguatan ekonomi kerakyatan, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat secara bertahap.
“Kita harapkan tingkat pengangguran menjadi rendah, penghasilan masyarakat bawah semakin meningkat, sehingga tingkat kemiskinan menurun dan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud,” katanya.
Marhadyn memastikan perhatian juga akan diberikan kepada UMKM di desa-desa terpencil. Ia menilai persoalan utama pelaku usaha kecil di desa adalah keterbatasan modal dan lemahnya manajemen usaha.
“UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kutai Timur sampai daerah pelosok harus punya data yang tepat dan up to date. Pemerintah harus menjadi trigger untuk membantu mereka,” jelasnya.
Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan TJSL untuk memperkuat UMKM. Menurutnya, Kutim tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor pertambangan.
“Ayo kita sama-sama kuatkan UMKM, karena satu-satunya jalan sekarang untuk menguatkan ekonomi Kutai Timur adalah UMKM. Kita tidak bisa mengandalkan lagi pertambangan,” tandasnya.
Terkait keberadaan Koperasi Merah Putih, Marhadyn memastikan program tersebut tidak akan menggeser koperasi maupun retail yang sudah ada. Ia menegaskan seluruh elemen ekonomi justru akan dikolaborasikan demi memperkuat perekonomian daerah.
“Kita akan coba mengkolaborasikan semua sebagai kekuatan ekonomi kita. Yang penting retail-retail itu ikut membangkitkan ekonomi masyarakat dan memberdayakan UMKM lokal, bukan memusuhi,” tutupnya.(kopi14/kopi13/kopi3)
