Wakil Bupati Kasmidi Bulang didampingi Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Suko Buono memimpin rapat koordinasi di Ruang meranti Kantor Bupati.(Foto: Vian Humas).
SANGATTA – Pada rapat kerja Coffee Morning di Ruang Meranti, Senin (16/12/2019), Wakil Bupati Kasmidi Bulang meminta informasi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait realisasi anggaran jelang akhir tahun 2019 ini. Diantaranya Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) atau insentif ASN dan honor TK2D untuk November–Desember. Berikutnya realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan Keuangan (Bankeu) baik Pemprov maupun dari Pusat serta kewajiban kepada pihak ketiga.
“ Kita ingin dapatkan informasi yang jelas dan akurat dari OPD terkait, mengingat tinggal 2 minggu lagi akhir tahun anggaran 2019,” ungkap Kasmidi.
“(Progres pembayaran) Ini harus dikawal baik- baik, jangan sampai ada kendala sehingga realisasinya tertunda,” tegas Kasmidi saat memimpin rapat mewakili Bupati Kutim H Ismunandar yang sedang turun ke lapangan.
Kasmidi juga meminta OPD yang diberikan Bankeu untuk segera melaporkan realisasi anggaran pengelolaannya. Dengan menyiapkan segala kelengkapan berkas yang diperlukan untuk diproses di BPKAD.
Menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Badan pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Hamdan menjelaskan bahwa permohonan pembayaran insentif ASN dan honor TK2D dua bulan terakhir sudah diproses secara administrasi. Statusnya saat ini Pemkab Kutim masih menunggu dana transfer dari Pusat.
“Masih ada waktu 2 minggu dan proses admnistrasinya sudah lengkap. Tinggal menunggu transfer Pusat saja. Secara adminsitratifnya kita masih menunggu hingga 31 Desember 2019,” ujarnya.
Hamdan menambahkan soal DD dan ADD, untuk ADD tahap pertama sudah 100 persen setara dengan 139 desa sudah terealisasikan. Untuk tahap kedua sudah 135 desa, untuk tahap tiga ada 114 desa. Jadi masih ada 25 desa yang belum. Sedangkan tahap empat hingga hari ini baru masuk ke BPKAD 28 desa untuk diproses.
Kemudian untuk DD tahap pertama 137 desa, tahap dua sudah 136 desa, tahap tiga sudah 101 desa masih 38 desa yang belum. Tahap empat sudah ada beberapa desa yang memasukkan berkasnya ke BPKAD dan sudah proses, tinggal menunggu porses transfer pusat.
“Kepada desa yang belum dibayarkan, segeralah melengkapi berkasnya. Masih ada tenggat waktu 2 minggu kedepan,” tegas Hamdan.
Sementara anggaran Bankeu baik Provinsi maupun Pusat hingga triwulan empat ini sudah terelisasi 40 persen. Jelang akhir tahun, sambung Hamdan, angka itu ini biasanya cepat berubah.
“Karena kebiasaan rekanan di OPD yang menerima Bankeu umumnya merealisasikan dimasa- masa akhir tahun anggaran berjalan,” terang Hamdan. (hms4)
