SANGATTA- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2016 dibacakan langsung oleh Bupati Ismunandar pada Rapat Paripurna ke IX tahun sidang 2017, di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Kutim, Senin (17/4) kemarin. Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Kutim Mahyunadi ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kutim sebanyak 27 orang termasuk Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran, Wakil Ketua II DPRD Kutim Ence UR Firgasih.
Dari Pemkab hadir Sekertaris Kabupaten (Seskab) Irawansyah, Asisten Administrasi Umum Yulianti, perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta tokoh organisasi dan politik.
Ketua DPRD Mahyunadi menjelaskan bahwa sesuai yang di amanatkan pasal 69 dan 71 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggara pemerintah daerah kepada pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana tertuan pada bab III pasal 17 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut, bahwa LKPJ Bupati selaku kepala daerah disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati Kutim Ismunandar dalam laporannya menyampaikan beberapa materi pokok yang terdiri dari indikator utama pembangunan daerah, yang ditinjau baik dari aspek makro ekonomi dan sosial, fisik dan prasarana wilayah, maupun pemerintahan. Dijelaskan pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan indikator utama yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan Kabupaten Kutim pada 2016 berdasarkan Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Disampaikan oleh Ismu bahwa laju pertumbuhan ekonomi, serta PDRB per kapita dan pendapatan regional perkapita diantaranya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016 sebesar Rp 89,95 triliun. Lebih rendah dibanding tahun 2015 sebesar Rp 93,49 triliun. PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batubara meningkat dari Rp 24,74 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 25,96 triliun atau naik sebesar 4,89 persen di tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi pada 2015 sebesar 1,33 persen, sedangkan tanpa migas sebesar 1,35 persen, serta tanpa migas dan batubara 2,86 persen. Pada 2016 pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat menjadi sebesar 1,02 persen, diikuti pertumbuhan ekonomi tanpa migas melambat sebesar 1,11 persen, lain halnya dengan pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara meningkat menjadi 2,97 persen. Perkembangan PDRB masih didominasi oleh pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang menyambungkan kontribusi sebesar 78,74 persen dan PDRB per kapita sebesar Rp 266,40 juta ditahun 2016 atau turun sebesar 8,78 persen dari 2015.
“Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara, sub sektor pertanian dalam arti luas menunjukan pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya kita dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya alam mulai berdampak positif dan diharapkan akan terus berlanjut,” terangnya.
Ismu sapaan akrab Bupati Kutim menjelaskan bahwa visi Kutim menempatkan pertanian sebagai leading sector dalam kebijakan pembangunan daerah. Pada pembangunan pertanian dalam arti luas yang ditujukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan meningkatkan ketahanan pangan, telah mencapai beberapa kemajuan yang positif. Capaian kemajuan sektor pada 2016 diantaranya adalah sektor pertanian menempati urutan pertama penyerapan tenagakerja, yaitu sebanyak 136.106 orang. Pada subsektor tanaman pangan produktivitas padi ladang meningkat dari 25,34 Kw/Ha pada 2015 menjadi 25,57 Kw/Ha tahun 2016. Pada sub sektor perkebunan, kelapa sawit tetap menduduki komoditi utama dengan nilai produksi sebanyak 6,1 ton serta tingkat produktivitas sebanyak 19.377,08 Kg/Ha di 2016.
“Ini menunjukan bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Kutim cukup stabil dan berpotensi meningkat sehingga sektor ini layak untuk dikembangkan lebih lanjut,” tambahnya.
Untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur Ismu mengungkapkan bahwa telah dicapai kemajuan, baik dalam hal peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, fasilitas pelayanan dasar masyarakat, sarana dan prasarana ekonomi maupun sarana dan prasarana sosial budaya.
Diantaranya peningkatanjaringan jalan pada 2016 menjadi sepanjang 1.105,76 Km. Persentase cakupan layanan PDAM terhadap rumah tangga meningkat dari 42,85 persen di 2015 menjadi 49,88 persen di 2016. Proporsi pembangunan rumah layak huni (PRLH) meningkat dari angka kumulatif sebanyak 1.269 unit di 2015 menjadi 1.429 unit di 2016.
Diakhir laporannya Ismu berharap, meskipun masih ada target kinerja pemerintah daerah yang belum dicapai, baik dalam tataran indikator makro maupun kinerja program dan kegiatan, namun dia tetap optimis keadaan kinerja pemerintah daerah berada dalam kondisi on the right. Etos kerja yang tinggi dan kebersamaan disertai dengan semangat “Fokus dan Tuntas” diharapkan akan selalu menyertai perjalanan pemerintah daerah yang diamanahkan.
“Semoga upaya pembangunan tata pemerintahan yang baik akan lebih cepat terlaksana dan bermanfaat bagi kita semua,” tutup orang nomor satu di Pemkab Kutim ini. (hms11)
