Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla. (Foto: Fuji Humas)
JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2019, di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/7/2019), dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla. Wapres didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara hingga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo.
Selain itu dalam acara tersebut juga turut hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo beserta pejabat BI lainnya. Acara itu juga dihadiri oleh seluruh Gubernur dari seluruh Indonesia. Bupati Kutim H Ismunandar selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) turut hadir menyaksikan pemukulan gong yang menandai dibukanya rakornas dimaksud. Orang nomor satu di Pemkab Kutim tersebut hadir bersama kepala daerah seluruh Indonesia.
Wapres RI Jusuf Kalla dalam arahannya mengatakan bahwa inflasi menjadi salah satu indikator suatu negara maju atau tidak.
“Dalam mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa indikator penting, salah satunya inflasi,” bilang Jusuf Kalla pada pertemuan dimaksud.
Beberapa indikator selanjutnya juga bisa dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kedua indikator ini, menurutnya masih saling berkaitan. Jika inflasi terkendali maka tingkat kemiskinan bisa menurun. Karena, harga bahan makanan yang masuk dalam indeks harga konsumen (IHK) dapat terkendali.
“Kalau inflasi tinggi, daya beli turun dan pengangguran akan menimbulkan kemiskinan. Itu hal-hal (yang menjadi alasan) kenapa rakornas ini (digelar). Khusus membicarakan bagaimana menjaga stabilitas inflasi,” ungkap Jusuf Kalla yang biasa disapa JK.
Oleh karena itu lanjut JK, pertemuan ini sangat penting untuk mengatur strategi agar angka inflasi bisa terjaga di level rendah. Sehingga dengan target inflasi di 2019 yakni 3,5 persen plus minus 1 persen bisa kembali tercapai.
Sebelumnya dihadapan Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian RI Darmin Nasution selaku Koordinator TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) mengatakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2019 mencapai 5,07 persen . Pertumbuhan yang terbilang tinggi itu tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan, dan penurunan inflasi. Artinya itu manjadi prestasi Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
“Pertumbuhan yang relatif tinggi itu diiringi dengan kualitas yang makin baik. Tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, ketimpangan, serta penurunan inflasi dan stabilitas inflasi,” beber Darmin dihadapan Wapres RI Jusuf Kalla dan Menteri-Menteri, Gubernur, serta Bupati/Walikota dari seluruh Indonesia.
Dia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap bisa melaju meningkat. Potensi ini bisa terjadi meski tingkat pertumbuhan ekonomi ada di level 5,07 persen. Darmin menambahkan realisasi inflasi selama 4 tahun terakhir bisa dijaga di atas angka 3 persen. Angka inflasi mencapai 3,13 persen secara year-on-year (YoY) di 2018. Sementara, Juni 2019 inflasi sebesar 3,28 persen YoY.
Setelah pembukaan, Rakornas Pengendalian Inflasi 2019 dilanjutkan dengan sesi dialog antara pemerintah pusat dan kepala daerah. Namun dialog digelar tertutup untuk wartawan. (hms3)
