Wakil Bupati,Kasmidi Bulang bersama Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan menerima penghargaan IHPS dan LHP 2019 dari BPK Kaltim yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK Kaltim Dadek Nandemar (Foto: Istimewa)
SAMARINDA – Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang mewakili Bupati Kutim H Ismunandar bersama Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan menghadiri sekaligus menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019. IHPS dan LHP Semester I 2019 diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, Dadek Nandemar di Gedung Utama Kantor BPK RI Kaltim, Samarinda, Jumat (13/12/2019).
Usai kegiatan tersebut Kasmidi Bulang menyampaikan bahwa IHPS dan LHP Semester I 2019 sudah sesuai prosedur. Tentunya dalam penyajian laporan keuangan yang baik menjadi komitmen dan kerja keras semua pihak di Pemkab Kutim. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang berlaku.
“ Alhamdulillah Kutim bisa melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Ini adalah hasil perjuangan kita bersama sebagai wujud komitmen Pemkab Kutim, bagaimana mengelola keuangan dan anggaran dengan prinsip akuntansi yang benar. Semoga prestasi ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi,” harap Kasmidi.
Wabup Kasmidi Bulang menjelaskan, permasalahan bisa timbul akibat ketidakpatuhan dan ketidaktaatan pada aturan atau prinsip – prinsip pengelolaan anggaran yang baik. Hal ini bisa mengakibatkan potensi kerugian negara, potensi kekurangan penerimaan serta permasalahan hukum yang diakibatkan penyimpangan administrasi.
“Jadi jika terjadi permasalahan ketidakpatuhan pada saat proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa harus menindaklanjutinya hingga tuntas, jangan sampai tertunda. Caranya dengan penyerahan barang/jasa atau menyetor ke kas negara atau daerah,” tutupnya.
Sementara Kepala BPK RI Kaltim Dadek Nandemar mengatakan pihaknya terus berupaya mengawal pembangunan di Benua Etam. Dalam pengelolaan keuangan dan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, efisien dan efektif oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten serta kota.
“BPK terus mengedukasi seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi agar lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Dengan harapan menghasilkan laporan yang akuntabel, tepat sasaran, efektif dan efisien. Berpedoman pada prinsip – prinsip akuntansi pemerintah. Hasil laporan tiap daerah bisa mempengaruhi penilaian meraih opini WTP,” ujarnya. (hms4)
