Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat memberikan arahan di Musrenbangcam Sangsaka. Foto: Irfan Prokompi
SANGKULIRANG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Sangkulirang, Sandaran dan Kaliorang berjalan cukup sederhana di tengah pandemi COVID-19. Pertama kalinya, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, panitia pelaksana (Panpel) dari Bappeda Kutim menggabungkan kegiatan musrenbang tiga kecamatan menjadi satu tempat sekaligus. Musrenbangcam Sangkulirang, Sandaran dan Kaliorang (Sangsaka) dipusatkan di Gedung BPU Kecamatan Sangkulirang, Senin (7/3/2022).
Dalam kesempatan itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Kasmidi Bulang dan Pj Seskab Kutim Yuriansyah menegaskan kepada seluruh camat dalam Musrenbangcam Sangsaka, harus lebih siap dalam menyusun dokumen menjadi perencanaan program untuk 2023.
“Khusus di 2024 ada rencana besar yang masuk dalam RKPD, Pemkab Kutim akan menggelar even kemaritiman bertajuk ‘Sail Sangkulirang’. Dalam dua bulan ke depan, saya sudah koordinasikan dengan Bappeda untuk membuat proposal yang nantinya diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI,” tegasnya membuka sambutan disaksikan camat, kades dan sejumlah jajaran Kepala OPD Pemkab Kutim.
Ardiansyah menegaskan, saat ini banyak daerah berlomba menggelar even “Sail”. Seperti sebelumnya ada Sail Tidore dan beberapa lainnya. sehubungan hal itu, seluruh pihak dan OPD serta stakeholder diminta bisa segera mempersiapkannya. Tentunya selain pariwisata, momen sail ini nantinya akan menciptakan multiplier effect di bidang lain. Seperti ekonomi dan kebudayaan. Ada arahan dari Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim agar Kutim bekerja sama dengan Bontang untuk lebih semarak. Lebih jauh, Ardiansyah mengutarakan momen ini sebagai ajang evaluasi sejumlah program yang belum berjalan.
“Semua hal-hal yang belum terakomodir sampaikan saja. Kita berharap momen ini jadi rembug yang bermanfaat dan bisa dicarikan solusinya” urai Ardiansyah.
Visi misi RPJMD dan RKPD Pemkab Kutim berjalan “on the track”. Kepala daerah punya kewajiban menjalankan program pembangunan. Artinya tahapan pembangunan harus komprehensif dan golnya tercapai dengan baik karena output yang jelas. Selanjutnya untuk program yang belum terakomodir, seluruh camat dan kades diminta kompak mengawal corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Sebab jika mengandalkan APBD Kutim tentu terbatas.
“Nantinya ada rapat koordinasi forum CSR. Seluruh kecamatan bisa mengusulkan programnya,” tegasnya.
Di Kutim, CSR memang disinergikan dengan program pembangunan Pemkab Kutim. Dengan kata lain saling mengisi dalam membangun daerah. Sehingga kegiatan CSR dan program dari APBD Kutim tidak saling tumpang tindih. Dibahas secara komprehensif dalam setiap Musrenbang. (kopi13/kopi3)
