Focus Group Discussion : Nampak dari kiri Kadinsos Jamiatulkhair Daik, Plt Kepala Bappeda Noviari Noor, dan Kepala Tim Pemantauan Bappenas Dwi Ratih yang menjadi pemantik FGD. (Foto Ronall J Warsa Pro Kutim)
SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) termasuk dari tujuh daerah terpilih di Indonesia yang menjadi studi kasus pendalaman evaluasi tematis. Selain itu ada nama-nama daerah seperti Muara Enim di Sumatera Selatan, Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Badung di Bali, Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat, Morowali di Sulamesi Tengah dan Halmahera Tengah di Maluku Utara. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan Daerah pada Senin (20/6/2022) di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim.
FGD dilakasanakan pukul 09.45 WITA dan dihadiri sejumlah pihak terkait. Dalam kegiatan yang digagas Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas tersebut, hadir antara lain Plt Kepala Bappeda Noviari Noor, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sudirman Latif, Kepala Dinas Sosial Jamiatulkhair Daik, perwakilan Bagian Sumber Daya Alam Setkab Kutim.
Kepala Tim Pemantauan Bappenas Dwi Ratih menyebutkan, evaluasi tematis berdasar pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Setiap tahunnya evaluasi rencana pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja pada periode berikutnya.Â
Optimalisasi inklusivitas sektor ekonomi dominan di daerah diharapkan dapat mengevaluasi secara mendalam berdasarkan isu strategis inklusivitas di tujuh daerah studi kasus. Untuk kemudian menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilihat adalah kemampuan dasar atau ekonomi andalan, dari tiap daerah yang dipantau. Agar dapat berimbas besar pada pembangunan.
“Pendalaman isu strategis inklusivitas berdasarkan data alokasi anggaran belanja baik itu APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, hingga APBDes. Ditambah dukungan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah. Lalu ada program, proyek dan kegiatan, kelembagaan dan tata kelola serta stakeholder hingga masyarakat,” jelas Ratih.
Plt Kepala Bappeda Kutim Noviari Noor dalam FGD tersebut, menjelaskan mengenai tema pembangunan yang dikejar dari Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Seperti di 2021 lalu yang temanya adalah peningkatan produk unggulan yang memiliki daya saing. Lantas peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung daya saing ekonomi daerah di 2022.
“Untuk tahun selanjutntya ialah pengembangan sentra ekonomi yang didukung pelayanan publik yang berkualitas. Diikuti penguatan struktur ekonomi guna mendukung perekonomian daerah. Pemanfaatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung daya saing daerah, hingga Kutim menjadi daerah yang tegar dan stabil,” tekannya dihadapan peserta FGD. (kopi5/kopi3)
