Sekretaris Daerah H.Rizali Hadi didampingi sejumlah pejabat mengikuti Rapat Koordinasi secara Virtual dari Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta dengan Jajaran Pemkab Kutai Timur di Ruang Meeting Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo Staper), Kamis, 2/3/2023. Foto: Adi Sagaria Pro Kutim
SANGATTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy djadwalkan akan mengunjungi Kalimantan Timur (Kaltim), 10 Maret 2023 mendatang. Persiapan kedatangan sang menteri diketahui oleh pemerintah se-Kaltim melalui Rapat Koordinasi secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta, dengan Jajaran Pemkab Kutim di Ruang Meeting Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian ( Diskominfo Perstik), Kamis (2/3/2023).
“Hari ini rakor persiapan Roadshow Menko PMK dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim),” kata Seskab Rizali Hadi didampingi Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rony Bonar Siburian dan B B Partomuan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kadis Koperasi dan UMKM Darsafani dan beberapa kepala sert pejabat OPD lainnya.

Menurut Rizali Hadi, Menko PMK Muhadjir Effendy, ingin mendengarkan dari Bupati dan walikota secara langsung terkait percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim. Artinya dinas terkait dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bappeda dan lainnya diminta untuk mempersiapkan data-data mengenai stunting dan kemiskinan ekstrim. Rizali Hadi melanjutkan, nantinya saat dilaksanakan virtual dengan Menko tentu akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait di setiap daerah.
Dari data Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Tahun 2022, prevalensi stunting Provinsi Kaltim naik sebesar 1,1 persen dari 22,8 persen pada tahun 2021 menjadi 23,9 persen pada tahun 2022. Terdapat 5 kabupaten mengalami kenaikan, di antaranya Kutai Barat dari 15, 8 persen menjadi 23,1 persen, Balikpapan dari 17,6 persen menjadi 19,6 persen. Kemudian Kota Samarinda dari 21,6 persen menjadi 25,3 persen, Paser dari 23,6 persen menjadi 24,9 persen. Kemudian Kutai Kartanegara dari 26,4 persen menjadi 27,1 persen. Sedangkan kabupaten dan kota yang mengalami penurunan di antaranya Mahakam Hulu (-5,5), Berau (-4,1), Bontang (-5,3), Penajem Paser Utara (-5,5) dan Kutai Timur (-2,8).
Begitu juga tingkat Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kota se-Kaltim, masing-masing kabupaten dan kota tertinggi tahun 2022 Kabupaten Paser, disusul berturut-turut Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutim, Berau, PPU, Mahulu, Balikpapan dan terendah Kota Bontang (kopi8/kopi3)
Gajih tk2d kenapa belom ada kabar ya min