Foto: ist
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) kembali menunjukkan kesigapannya dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lancar, meski Sekretaris Kabupaten (Seskab) definitif tengah menjalankan ibadah umrah. Untuk menjamin tidak ada kekosongan kepemimpinan, Asisten Administrasi Sudirman Latief resmi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi posisi strategis tersebut sementara waktu.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutim. Surat tersebut memberikan mandat kepada Plh untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan teknis yang menjadi tanggung jawab Seskab definitif. Penunjukan ini tak hanya mencerminkan kelancaran manajemen birokrasi, tetapi juga komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik.
Dalam prosesnya, pejabat yang ditunjuk sebagai Plh merupakan sosok yang sudah berpengalaman dan memahami dinamika pekerjaan. Kriteria ini dianggap penting mengingat posisi tersebut memegang peran kunci sebagai koordinator kebijakan antar perangkat daerah (PD).
Langkah ini juga diambil untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah.
“Walaupun ini hanya bersifat sementara, tanggung jawabnya tetap besar. Plh harus memastikan segala tugas berjalan sesuai arahan Bupati Kutim,” ujar Plt Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Kutim Iwan Adiputra.
Penunjukan Plh ketika pejabat definitif berhalangan, karena alasan ibadah, kesehatan, maupun tugas lainnya, merupakan praktik lumrah di pemerintahan. Hal ini mencerminkan soliditas birokrasi Indonesia yang mampu mengantisipasi potensi vakum kepemimpinan.
Selama Seskab definitif melaksanakan ibadah umrah, Plh dipastikan akan berkoordinasi erat dengan tim pendukung dan PD lainnya. Agenda-agenda strategis yang telah dirancang sebelumnya tetap akan dijalankan sesuai jadwal.
Penunjukan ini menjadi langkah yang positif. Mekanisme seperti ini dilakukan demi memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu, terlepas dari situasi apapun yang dihadapi. Pejabat Plh yang ditunjuk diharapkan mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah tetap terjaga.
Dengan adanya pengangkatan Plh, diharapkan pelayanan dan administrasi di Sekretariat Kabupaten dapat terus menjadi pilar penopang utama dalam koordinasi dengan PD. Serta terus menjadi bagian penting dalam memastikan stabilitas jalannya pemerintahan. Keputusan penunjukan Plh ini kembali menegaskan prinsip birokrasi yang solid, tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik. (kopi3)
