Bupati Kutim saat diwawancarai media usai kegiatan. Foto: Bagus/Pro Kutim
SANGATTA – Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun 2026 tak hanya menitikberatkan pada aspek teknis seleksi, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap profesionalitas dan kebutuhan kepemimpinan yang selaras dengan arah pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM, Sabtu (4/4/2026) ini dihadiri Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Kepala BKPSDM Misliansyah beserta jajaran, serta panitia seleksi.
Usai kegiatan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memberikan keterangan kepada awak media terkait isu yang kerap muncul dalam proses seleksi jabatan tinggi, khususnya dugaan adanya kepentingan politik.
Menanggapi hal tersebut, Ardiansyah menekankan bahwa kebutuhan utama seorang kepala daerah adalah sosok pejabat yang mampu menerjemahkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.
“Saya tidak ingin mengatakan itu wajar atau tidak wajar. Bupati butuh orang yang mampu menerjemahkan visi-misinya, dan visi-misi itu kan hasil kerja politik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa keterkaitan antara visi politik kepala daerah dengan kinerja pejabat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, selama tetap mengedepankan tanggung jawab dan profesionalitas.
“Jadi bupati tidak mengatakan tidak ada hubungannya atau ada hubungannya. Bupati butuh orang yang punya tanggung jawab. Apa jadinya kalau ada kepala Satker yang tidak mampu menerjemahkan visi-misi bupati?” tegasnya.
Menurut Ardiansyah, seleksi terbuka JPT Pratama tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip merit system yang menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui proses tersebut, diharapkan terpilih pejabat yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu mengakselerasi program pembangunan daerah sesuai arah kebijakan yang telah dirumuskan.(kopi17/kopi13/kopi3)
