Antusias kaum ibu dan para pelajar putri di Sangatta melihat Ustadzah.(Foto: Wahyu Humas)
SANGATTA – Hari Jilbab Sedunia turut diperingati oleh segenap “hijaber” di Kutai Timur (Kutim), Senin (25/3/2019). Hari Jilbab sedunia dengan Tema “Hijab Tanpa Nanti, Taat Tanpa Tapi” kali ini diprakarsai Hijabers Kutim Community (HKC) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Mengundang pembicara Ustadzah Oki Setiana Dewi di Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi Sangatta.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati (Wabup) H Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Mahyunadi, Plt Kasat Pol PP Didi Herdiansyah dan ribuan wanita muslimah di kota Sangatta. Penasehat HKC dan Ketua GOW Kutim Tirah Satriani mengaku sangat bersyukur melihat animo ibu-ibu muslimah yang berdatangan dari hati ke hati demi menimba ilmu pada acara tersebut.
“Tujuan acara diadakan adalah untuk menginspirasi para muslimah di Kutim dan menambah wawasan tentang bagaimana pengunaan hijab yang benar. Serta turut aktif berkontribusi dalam hal positif dan pembangunan di Kutim.” Jelas Tirah yang mengatakan dirinya masih harus banyak belajar tentang apapun.
Dia juga memohon doa untuk kegiatan selanjutnya, mendatangkan ustadz-ustadzah lainnya ke Kutim. Sekedar diketahui, hijab adalah istilah umum di dalam Islam yang merujuk pada praktik penggunaan kerudung atau penutup kepala. Tapi biasanya digambarkan sebagai selembar kain yang menutupi rambut dan dada.
Ketua HKC Munirah, mengatakan kehadiran Oki sudah sangat dinanti seluruh lapisan masyarakat Kutim. Tidak hanya kalangan komunitasnya, tapi juga kaum ibu dan para pelajar putri di Sangatta serta daerah sekitar.
“Kehadiran Oki, bisa mengajak semakin banyak lagi kaum muslimah mengenakan hijab. Tanpa nanti dan tanpa kata tapi. Karena menutup aurat adalah kewajiban bagi para muslimah,” ungkap Munirah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati (Wabup) H Kasmidi Bulang saat membuka acara mengaku sangat senang atas terselenggara acara dimaksud. Untuk itu dia mengapresiasi HKC sebagai penyelengara, serta PT KPC dan stakeholder yang mendukung kegiatan.
“Pemerintah tidak pernah melarang ada organisasi apapun, pemerintah mendukung bahkan menerima pendapat, saran dan kritikan yang membangun. Karena Kutim ini milik bersama.” tutupnya. (Hms7)
