Bupati Kutim H Ismunandar saat menghadiri Rakornas Karhutla 2020.(Ist)
JAKARTA- Bupati Kutim H Ismunandar Kamis (6/2/2020) pagi tadi kembali diundang ke Istana Negara di Jakarta, guna menghadiri Rakornas Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) 2020. Ismu hadir bersama Dandim 0909/SGT Letkol CZI Pabate dan Kapolres Kutim AKBP Indras Budi Purnomo. Diantara Bupati, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres hingga Kepala BPBD dari berbagai daerah.
Sekitar pukul 09.30 WIB, Presiden Jokowi yang tampak mengenakan kemeja putih tiba di Gedung Istana Negara. Jokowi tampak didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri LHK Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Doni Munardo. Rakornas dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan laporan terkait Rakornas dan data karhutla oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya di Rakornas kali ini mengatakan, upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan Lahan di 2020 ini sama dengan tahun sebelumnya. Selalu dikoordinasikan dari tingkat pusat hingga daerah. Untuk menanggulangi kemungkinan munculnya api di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
“Tapi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di daerah terlebih ini pekerjaan yang rutin yang dilakukan setiap tahunnya,” kata Jokowi.
Dia kembali menegaskan pertemuan ini adalah kegiatan rutin yang biasa dilakukan tiap tahun. Pertemuan ini penting untuk dilakukan untuk mengantisipasi karhutla khususnya memasuki musim kemarau. Rakornas turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, beserta jajaran menteri pada Kabinet Indonesia Maju lainnya.
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari pemerintah daerah (pemda), kepolisian daerah (polda), dan juga Kodim TNI yang daerahnya rawan karhutla.
“Rakornas hari ini adalah untuk menegaskan kebijakan dan arahan dari bapak presiden yang akan didengar langsung oleh pengampu kebijakan di daerah,” ujar Mahfud. (hms3)
