Ketua DPRD Kutim Jimmi saat meninjau Pertanian di Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun. Foto: istimewa
KAUBUN — Dalam sepekan terakhir, Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmi turut membersamai Bupati H Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati H Mahyunadi yang dikenal publik dengan akronim ARMY, menyambangi berbagai kecamatan dalam rangkaian kegiatan Halal Bihalal. Halal Bihalal menjadi momentum strategis bagi Ketua DPRD Kutim Jimmi, untuk tidak sekadar bersilaturahmi bersama masyarakat, tetapi juga menyelami denyut nadi pembangunan dari akar rumput.
Namun lebih dari itu, Jimmi memanfaatkan setiap perjalanan sebagai ruang dialog terbuka, penggalian aspirasi, serta pengecekan langsung terhadap arah pembangunan yang digerakkan pemerintah daerah.
“Silaturahmi bukan hanya tentang menyapa, tapi mendengar langsung dan memastikan bahwa arah pembangunan tak hanya tertulis di atas kertas,” ujar Jimmi sambil melihat alat-alat pertanian modern yang digunakan petani.
Minggu (13/4/2024) siang, sebelum rombongan ARMY melanjutkan Halal Bihalal ke Kecamatan Kaliorang, Jimmi menyempatkan diri singgah sejenak ke Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun. Di sana, ia bertemu langsung dengan para petani yang tergabung dalam kelompok tani “Cipta Graha” yang bernaung di bawah Gerakan Masyarakat Hebat Kutai Timur (Gemah Kutim).
Sambil melihat hamparan padi sawah, Jimmi berdialog santai dengan para petani. Ia mendengar aspirasi soal distribusi pupuk, memetakan kebutuhan bibit unggul, hingga mencatat saran terkait penguatan pasar hasil panen. Tak lupa, ia meninjau langsung progres lahan pertanian yang mereka kelola.
“Ini bukan kunjungan formalitas. Saya ingin memastikan bahwa arah kebijakan ARMY, terutama di sektor pertanian, betul-betul terasa dampaknya di lapangan,” kata Jimmi.
Tak hanya mendengar, Jimmi juga mencatat. Sebagai Ketua DPRD, ia menegaskan bahwa fungsi legislatif bukan semata menyetujui anggaran, tetapi mengawasi implementasinya dan menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam setiap titik kunjungan selama sepekan terakhir, dari Rantau Pulung, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Kaubun dan Kaliorang, Jimmi menjalankan fungsi strategisnya. Menyerap aspirasi, menjalin komunikasi dua arah, melaksanakan fungsi pengawasan. Mengumpulkan data dan informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Gemah Kutim menjadi contoh sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam penguatan ekonomi berbasis desa. Gerakan ini mendorong kemandirian warga melalui sektor pertanian, peternakan, hingga pengelolaan hasil bumi lokal.
Melihat geliat pertanian di Kaubun, Jimmi meyakini bahwa program ARMY sudah berada di jalur yang tepat. Namun ia menekankan pentingnya keberlanjutan, penguatan infrastruktur pendukung, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Bukan hanya panen yang harus berhasil, tapi juga sistemnya harus kokoh. Distribusi, permodalan, hingga akses ke pasar harus dijamin,” tegasnya didampingi Marhadin, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim.
Kunjungan ini menandai pentingnya peran legislatif dalam menjaga agar kebijakan tak sekadar berhenti di balik meja birokrasi. Dia tidak ingin DPRD hanya jadi stempel, namun harus menjadi bagian dari denyut perubahan itu sendiri.
Dengan pendekatan lapangan yang terus ia jaga, publik melihat DPRD tak lagi eksklusif, tapi hadir dalam keseharian warga. Dialog yang dibangun pun bukan basa-basi politik, melainkan upaya membangun kepercayaan dan partisipasi. (kopi3)
