Wabup Kutim Mahyunadi pimpin Radalok. Foto: Vian Pro Kutim
SANGATTA – Di tengah dinamika pembangunan dan tuntutan publik akan kinerja pemerintahan yang lebih konkret, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan I Tahun 2025. Forum yang berlangsung pada Senin (6/5/2025), dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah ini menjadi momen evaluatif strategis yang tidak hanya mengukur realisasi program, tetapi juga menakar dampak nyata kebijakan terhadap masyarakat.
Radalok kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kut ok m Mahyunadi, yang menyampaikan sambutan resmi mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman. Dalam pidatonya yang tegas dan penuh pesan, Mahyunadi menggarisbawahi bahwa evaluasi kinerja tidak boleh sekadar berhenti pada angka-angka dan laporan administratif. Melainkan harus menukik pada capaian substantif yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Dalam Radalok Triwulan I ini, kita sengaja kumpulkan seluruh perangkat daerah untuk mengukur kedisiplinan. Semangat pimpinan yang tinggi harus disertai staf yang punya semangat sama, bahkan lebih. Tadi saya absensi satu per satu bukan tanpa alasan, ini sebagai gambaran awal menyusun rapor kinerja. Kita tidak menyusun kabinet berdasarkan like and dislike,” tegas Mahyunadi di hadapan para kepala dinas, badan, dan unit kerja Pemkab Kutim.
Ia menjelaskan bahwa Radalok merupakan forum reflektif yang sangat penting dalam proses pengendalian internal pemerintahan. Evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program dan kegiatan sejak Januari hingga Maret 2025 menjadi dasar untuk merancang strategi korektif. Lebih dari sekadar mengecek serapan anggaran atau jumlah kegiatan, Mahyunadi mengajak seluruh perangkat daerah untuk fokus pada “outcome” atau hasil nyata dari program-program yang telah dijalankan.
“Teladan itu dasar dalam pengambilan keputusan. Motivasi sudah diberikan, tapi kalau tidak ada perubahan, tentu ada evaluasi,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa pimpinan perangkat daerah harus mampu menjadi teladan bagi staf dan tidak hanya sekadar menyampaikan perintah dari balik meja. Salah satu penekanan Mahyunadi adalah perlunya mengembangkan kultur birokrasi yang berbasis kinerja dan kolaborasi antarsektor. Ia mendorong setiap unit kerja untuk tidak bekerja dalam sekat, tetapi membangun komunikasi lintas bidang, termasuk dengan dunia usaha dan masyarakat sipil. Menurutnya, keberhasilan program akan lebih terasa jika perangkat daerah mampu bekerja secara sinergis.
“Mari sinergikan antar-perangkat daerah, perkuat komunikasi dengan dunia usaha dan masyarakat. Kinerja kita bukan hanya soal program selesai, tapi tentang dampaknya bagi rakyat,” tandas Mahyunadi, menutup arahannya.
Radalok Triwulan I ini mencatat sejumlah capaian awal Pemkab Kutim pada 2025, yang antara lain menyangkut sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Namun, Mahyunadi mengingatkan bahwa capaian tersebut harus ditindaklanjuti dengan analisis mendalam agar pelaksanaan program di triwulan berikutnya semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dalam forum ini, sejumlah perangkat daerah juga menyampaikan laporan capaian dan tantangan pelaksanaan kegiatan yang mereka jalankan. Diskusi teknis dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dari proses evaluasi kolektif, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berdampak luas.
Radalok bukan hanya sekadar forum tatap muka, tetapi menjadi cermin bagi seluruh aparatur dalam menyusun langkah strategis berikutnya. Bagi Mahyunadi, kinerja yang hanya berhenti pada laporan akan kehilangan makna jika tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.
Dengan semangat sinergi dan kesadaran penuh akan tanggung jawab publik, Radalok Kutim Triwulan I 2025 menjadi pijakan awal untuk menata ulang arah kerja pemerintahan yang lebih visioner dan berorientasi hasil. Sebuah “rapor awal” yang diharapkan bukan sekadar lembaran angka, tetapi narasi nyata tentang upaya perubahan. (kopi4/kopi3)
