SANGATTA – Dalam suasana yang masih hangat pasca-pesta demokrasi, Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Mahyunadi, menyerukan ajakan yang menggugah. Yakni hentikan sekat politik, bersatulah membangun daerah. Seruan itu disampaikannya dengan lantang saat membuka kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2025 di Ruang Damar, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu (21/5/2025).
Pidato Mahyunadi tidak hanya berbicara soal teknis pelaporan hibah, tapi menyentuh urat nadi kehidupan berbangsa di daerah. Tentang pentingnya menyudahi polarisasi politik yang sempat mencuat dalam Pilkada.
“Jangan ada lagi kubu-kubuan, jangan ada lagi sekat. Perbedaan pilihan politik sudah selesai, kini saatnya kita bersatu membangun Kutai Timur. Jangan sampai ada yang menjadi ‘Sengkuni’ dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Mahyunadi, mengutip tokoh antagonis dari epos Mahabharata.
Ajakan tersebut mengandung pesan mendalam. Bahwa demokrasi seharusnya memperkuat partisipasi, bukan melanggengkan permusuhan. Dengan gaya bicara yang lugas namun membumi, Mahyunadi menekankan bahwa pembangunan tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja.
Pernyataan Mahyunadi tentang “Sengkuni” seolah menjadi sindiran halus namun tajam terhadap praktik-praktik destruktif dalam birokrasi atau kelompok masyarakat yang masih terbawa arus politik pasca-Pilkada.
“Kalau kita masih memelihara ego kelompok, bagaimana kita bisa memperjuangkan Kutim yang sejahtera?” tegasnya.
Ia menambahkan, persatuan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, mulai dari pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.
Dalam konteks sosialisasi ini, pengelolaan dana hibah yang transparan bukan hanya soal administratif, tetapi menjadi cerminan dari integritas dan kepedulian sosial. Melalui forum ini, Mahyunadi mendorong agar semua elemen penerima hibah tidak hanya fokus pada program yang dibiayai, tetapi juga pada aspek tata kelola yang akuntabel.
Dengan narasi yang berpijak pada kejujuran dan kolaborasi, Wakil Bupati Mahyunadi menyiratkan bahwa pembangunan Kutim bukanlah agenda satu masa jabatan, melainkan kerja panjang yang menuntut kesetiaan pada nilai-nilai kolektif. Meliputi keterbukaan, tanggung jawab, dan kesatuan.
“Dengan semangat persatuan dan komitmen terhadap integritas, saya yakin Kutai Timur bisa menjadi daerah yang bersih, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” sebutnya.
Mahyunadi kemudian menyoroti pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam mengelola dana hibah. Menurutnya, bantuan pemerintah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Pemerintah tidak pelit. Dana hibah ini diberikan agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan SDM masyarakat. Namun, jangan sampai disalahgunakan. Gunakan secara jujur, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Pemkab Kutim melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat memang rutin menyalurkan dana hibah kepada berbagai organisasi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, pelaporan pertanggungjawaban kerap menjadi titik lemah yang membuka celah penyalahgunaan.
Hal ini pula yang menjadi alasan utama digelarnya sosialisasi. Sebelumnya Plt Kepala Bagian Kesra Setkab Kutim Nurcholis, menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada penerima hibah, agar mereka mampu menyusun laporan keuangan sesuai regulasi.
“Kita coba lebih tegas. Penerima hibah yang tidak melaporkan atau menyalahgunakan dana dapat dikenai sanksi, termasuk tidak diperbolehkan menerima hibah pada tahun berikutnya. Ini demi kepentingan bersama menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,” ujar Nurcholis.
Dari ruang pertemuan itu, suara persatuan digaungkan. Ajakan meninggalkan sekat, merawat semangat, dan bekerja untuk semua. (kopi4/kopi3)
