Pjs Bupati Kutai Timur HM Agus Hari Kesuma, saat berikan sambutan di Rapim. Foto : Fuji/Pro Kutim
SAMARINDA — Sepulang dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) HM Agus Hari Kesuma (AHK), segera mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) dengan jajaran Pemkab Kutim. Rapim yang digelar di Hotel Fugo, Samarinda, Sabtu (9/11/2024) tersebut, difokuskan pada evaluasi serapan anggaran dan komitmen bersama untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional.
Sebelum masuk ke inti pembahasan, AHK terlebih dahulu memaparkan poin-poin penting dari Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam forum tersebut, katanya, Presiden menekankan pentingnya mendukung Asta Cita, sebuah visi nasional yang terdiri dari lima program prioritas, sebagai langkah mewujudkan “Indonesia Emas 2045.”
AHK merinci lima program utama yang menjadi fokus Pemerintah Pusat, yang perlu didukung dan diimplementasikan oleh setiap pemerintah daerah. Meliputi,
- Ketahanan Pangan – Menghadapi ancaman krisis pangan global, pemerintah menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian dan perikanan untuk mencapai swasembada pangan. Ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri.
- Ketahanan Energi – Dalam upaya mempercepat kemandirian energi, pemerintah mengedepankan pengembangan energi terbarukan. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
- Hilirisasi Sumber Daya Alam – Pemerintah mendorong hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan demikian, proses hilirisasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian lokal.
- Perumahan Rakyat – Penyediaan hunian layak bagi masyarakat menjadi prioritas agar setiap warga negara dapat menikmati tempat tinggal yang memadai dan berkualitas, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
- Makanan Bergizi – Pemerintah menargetkan akses luas terhadap makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mendukung terciptanya Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
“Lima program prioritas ini merupakan bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kami di daerah harus memastikan sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dan daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” ungkap AHK dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Asisten Pemkesra Sekkab Kutim Poniso Suryo Renggono, Asisten Administrasi Umum Sekkab Kutim Sudirman Latief, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah hingga camat.
AHK menegaskan, program makan siang gratis yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Pusat, perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Bappeda dan BPKAD memiliki peran kunci dalam mengawal anggaran agar program unggulan ini bisa terealisasi dengan optimal.
Selain itu, AHK juga menyoroti pentingnya program ketahanan pangan, terutama bagi Kutim yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, Kutim bisa menjadi garda depan dalam pencapaian kemandirian pangan nasional dengan memaksimalkan potensi lokal.
“Kita harus berupaya mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan memperkuat sektor pertanian dan perikanan lokal, Kutim dapat berperan dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional,” paparnya.
Selain ketahanan pangan, AHK juga menekankan pentingnya kemandirian energi sebagai salah satu pilar dalam pembangunan daerah. Kutim, yang kaya akan potensi sumber energi terbarukan, diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian energi yang diinginkan pemerintah pusat.
“Kita punya sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Pemanfaatan sumber energi ini akan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor,” ujarnya.
Lebih lanjut, AHK menyampaikan dukungannya terhadap program hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang diusung Pemerintah Pusat. Program ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi daerah dengan nilai tambah dari produk-produk olahan.
“Dengan mengolah sumber daya alam yang kita miliki, kita bukan hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru yang bisa menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.
Selanjutnya sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah, AHK menekankan pentingnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program perumahan ini dinilai esensial untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat bagi masyarakat Kutim.
“Rumah layak huni harus menjadi prioritas agar masyarakat Kutim bisa hidup dalam kondisi yang sehat dan nyaman. Program ini adalah wujud nyata keberlanjutan pembangunan di daerah,” imbuhnya.
AHK menggarisbawahi bahwa upaya menyelaraskan program pusat dengan kondisi lokal akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kutim. Komitmen ini menjadi langkah konkret Pemkab Kutim untuk menghadapi tantangan pembangunan dan mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
“Semua perangkat daerah harus bersinergi untuk memastikan program-program prioritas terlaksana dengan baik. Kami optimis dapat mencapai target anggaran dan fisik pembangunan yang telah direncanakan hingga akhir tahun ini,” tutupnya.
Dengan koordinasi yang semakin intensif, Pemkab Kutim berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan siap menghadapi tahun 2025 dengan capaian-capaian yang lebih baik. (kopi14/kopi3)
